Pilkadasung Versi DPRD: Telaah Kritis Demokrasi dan Biaya Politik
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
PROFESIONALISME DIREKSI ASDP DAN JERATAN HUKUM
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
GERAKAN EFISIENSI NASIONAL
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Perlu Perubahan Struktur Untuk Meningkatkan Kinerja Legislasi DPR
KONGRES KEBANGSAAN
LAPORAN UTAMA MAJALAH INDONESIA 2014
WAWANCARA DENGAN PARLEMENTARIA
WAWANCARA DENGAN MAJALAH MENS OBSESION
WAWANCARA DENGAN SINDO WEEKLY
INDEX
GATRA
GATRA 17 MARET 2010
Marzuki Alie: Haknya Diambil,Kewajiban Tidak
Kepemimpinan Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, diuji di arena sidang paripurna yang membahas hasil Pansus Hak Angket Kasus Century. Sekalipun diserang dari berbagai penjuru, Marzuki tetap bertahan pada prinsipnyayang dia anggap benar. Politikus Partai Demokrat ini mengaku berusahaindependen dalammemimpin parlemen.
Perhatian publik, awal pekan lalu,tersedot ke arena sidang paripurna DPR-RI yang membicarakanhasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Kasus Century. Boleh jadi, inilah salah satusidang paripurna DPR yang mendapat perhatian terbesar dari berbagai kalangan. Ratusan wartawan dari dalam dan luar negeri gencar melakukan peliputan.
Sejumlah stasiun televisi menayangkan jalannya persidangan secara langsung. Di luar Gedung DPR, ribuan mahasiswa menggelar demo. Mereka menuntut kasus Century dituntaskan dan pejabat yang terlibat dipenjarakan. Sementara itu, sebagian besar anggota dewan bersemangat melakukan sidang. Kali ini, tidak terlihat anggota DPR yang mengantuk atau tertidur di ruang sidang.
Sebanyak 527 anggota DPR atau 94% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 560 menghadiri rapat paripurna itu. Sayang, sidang paripurna pada hari pertama diwarnai kericuhan ketika Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, mengetokkan palu untuk menutup rapat. Buntutnya, sebagian anggota DPR memprotes. Mereka menghendaki DPR membuat keputusan kasus Century pada hari itu juga.
Untuk mengungkap dinamika politik anggota DPR di dalam dan di luar sidang, Jumat pekan lalu GATRA mengundang Marzuki Alie bertandangke kantor redaksi GATRA di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Politikus Partai Demokrat kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 6 November 1955, itu mengungkapkan berbagai persoalan di DPR, dari masalah kesekretariatan hingga etika anggota dewan.
Berikut petikan dialog awak redaksi GATRA dengan Marzuki Alie yang disarikan Mujib Rahman dan Lufti Avianto:
Marzuki Alie: Haknya Diambil,Kewajiban Tidak
Kepemimpinan Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, diuji di arena sidang paripurna yang membahas hasil Pansus Hak Angket Kasus Century. Sekalipun diserang dari berbagai penjuru, Marzuki tetap bertahan pada prinsipnyayang dia anggap benar. Politikus Partai Demokrat ini mengaku berusahaindependen dalammemimpin parlemen.
Perhatian publik, awal pekan lalu,tersedot ke arena sidang paripurna DPR-RI yang membicarakanhasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Kasus Century. Boleh jadi, inilah salah satusidang paripurna DPR yang mendapat perhatian terbesar dari berbagai kalangan. Ratusan wartawan dari dalam dan luar negeri gencar melakukan peliputan.
Sejumlah stasiun televisi menayangkan jalannya persidangan secara langsung. Di luar Gedung DPR, ribuan mahasiswa menggelar demo. Mereka menuntut kasus Century dituntaskan dan pejabat yang terlibat dipenjarakan. Sementara itu, sebagian besar anggota dewan bersemangat melakukan sidang. Kali ini, tidak terlihat anggota DPR yang mengantuk atau tertidur di ruang sidang.
Sebanyak 527 anggota DPR atau 94% dari seluruh anggota DPR yang berjumlah 560 menghadiri rapat paripurna itu. Sayang, sidang paripurna pada hari pertama diwarnai kericuhan ketika Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, mengetokkan palu untuk menutup rapat. Buntutnya, sebagian anggota DPR memprotes. Mereka menghendaki DPR membuat keputusan kasus Century pada hari itu juga.
Untuk mengungkap dinamika politik anggota DPR di dalam dan di luar sidang, Jumat pekan lalu GATRA mengundang Marzuki Alie bertandangke kantor redaksi GATRA di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan. Politikus Partai Demokrat kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 6 November 1955, itu mengungkapkan berbagai persoalan di DPR, dari masalah kesekretariatan hingga etika anggota dewan.
Berikut petikan dialog awak redaksi GATRA dengan Marzuki Alie yang disarikan Mujib Rahman dan Lufti Avianto:
Ketika Anda memimpin sidang paripurna Pansus Century pada hari pertama, beberapa anggota dewan menyebut Anda menutup agenda sidang secara sepihak. Mengapa begitu?
Pada saat memimpin sidang paripurna, saya dibilang diktator, otoriter, tidak ngerti aturan sidang, dan lain-lain. Saya jelaskan, agenda rapat paripurna Century sudah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelumnya, yaitu dibagi dalam dua rapat paripurna. Dalam rapat Bamus, semua fraksi Nadir beserta pimpinannya.
Kenapa dua rapat paripurna? Karena penyampaian laporan itu kemudian dibagikan agar semua bisa tahu. Baru pada rapat paripurna kedua, disampaikan pandangan fraksi dan mengambil keputusan. Ini sudah merupakan basil Bamus, yang kemudian dibacakan di awal paripurna. Sebelum paripurna dimulai, saya bacakan agenda rapat paripurna dan tidak ada koreksi. Jadi, keputusan Bamus tidak diubah oleh paripurna.
Banyak anggota DPR yang melakukan interupsi tapi tidak diperhatikan....
Saya kasih waktu bagi yang interupsi dan saya jawab bahwa putusan itu sudah sesuai dengan agenda yang disepakati bersama. Tetapi bicaranya keluar agenda semua, ya saya stop dan saya tutup. Sudah ada aturan tata tertib yang jelas dan kalau diskusi yang keluar dari konteks, pimpinan berhak menyetop.
Tapi, mengapa Wakil Ketua DPR sepertinya tidak sepakat dengan tindakan Anda sebagai Ketua DPR?
Saya dipermasalahkan wakil pimpinan yang lain. Mereka melakukan konferensi pers sendiri-sendiri. Saya juga melakukan konferensi pers sendiri. Tiga wakil pimpinan ini kan jelas-jelas jadi oposisi. Dalam rapat pimpinan sebelumnya sudah saya ingatkan mereka. Bapak-bapak ini kan sebagai Wakil Ketua DPR, dibayar oleh negara sebagai wakil pimpinan yang bukan lagi pimpinan partai.
Jadi, kita semua sekarang adalah pimpinan DPR dari Sembilan fraksi. Maka, saya minta mereka bicara atas nama pimpinan, karena kita sudah sepakat akan meletakkan baju partai dalam posisi ini. Dalam perjalanannya, begitu ada angket Century, semua bicara atas nama partai di ruang pimpinan.
Kalau sudah begitu, saya tidak bisa tanya kanan-kiri lagi. Saya berkeras pada saat itu karena menegakkan aturan, walaupun semuanya melawan saya. Kalau teman-teman sepakat untuk melanggar aturan dan disetujui, maka saya akan umumkan bahwa DPR sekarang ini sudah tidak taat lagi pada aturan.
Seiring dengan bergulirnya kasus Century, mengapa Partai Demokrat tidak mampu mempertahankan koalisi?
Soal koalisi sebenarnya ada tanda tangannya. Kecuali Golkar, karena Golkar masuk setelah pilpres. Kesepakatan itu sebenarnya sudah tertulis hitam di atas putih. Maka, saya secara pribadi prihatin, kok koalisi di awal pemerintahan sudah berhadap-hadapan. Pada saat kesepakatan koalisi diambil, semuanya diatur rinci mengenai hak dan kewajibannya. sekarang haknya diambil, kewajibannya tidak dilaksanakan.
Apakah presiden akan melakukan reshuffle?
Soal reshuffle itu urusan presiden. Tapi saya mengklarifikasi bahwa kesepakatan koalisi itu ada ikatan perjanjiannya. Saya ikut bertanda tangan. Bila ada pihak yang mengatakan bahwa koalisi tidak ada ikatan dengan pemerintahan, itu salah.
Anda memimpin sidang paripurna Century, padahal Anda berasal dari fraksi pemerintah. Apa tidak terjadi konflik kepentingan?
Memimpin parlemen itu tidak hares bertentangan dengan pemerintah. Kalau pokoknya beda dengan pemerintah, hancur republik ini. Yang penting, kualitas putusan-putusan DPR bisa membuat solusi-solusi atas permasalahan bangsa ini. Kalau asal bertentangan, nanti kita ribut terus.
Setelah paripurna Century, adakah perubahan pencitraan DPR?
Kami akan melakukan polling bagaimana arah kinerja DPR selama setahun. Kami juga akan publish melalui lembaga yang kredibel, yang selama ini melakukan polling.
Apa target Anda selama menjadi pimpinan DPR?
Pada saat ini, opini yang berkembang di masyarakat mengenai DPR sangat buruk. Berdasarkan basil sebuah polling, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR tidak lebih dari 24%. Sisanya tidak percaya lagi pada lembaga ini. Hasil polling ini menjadi landasan semangat saya bekerja.
Di awal masa kepemimpinan, saya mencoba memetakan kondisi DPR sebenarnya. Setidaknya ada dua bagian besar di lembaga ini, yaitu domain wakil rakyat dan supporting system di bawah Sekretariat Jenderal DPR. Keduanya melakukan peran sendiri-sendiri dan pertanggungjawabannya berbeda.
Keduanya tengah mengalami keterpurukan pencitraan. Memperbaiki pencitraan anggota DPR bukan hal mudah, karena lembaga ini bukan seperti perusahaan atau departemen. Masing-masing anggota punya hak konstitusi sendiri-sendiri. Di sini saya menempatkan diri sebagai pimpinan dewan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kalau tidak ada pimpinan, ya, jadi pasar. Adanya pimpinan DPR tentu ada maksud dan tujuannya.
Domain lainnya adalah supporting system. Persoalan citra DPR yang kian terpuruk tidak terlepas dari supporting system-nya. Bagaimana kinerja sekretariat jenderal itu sangat mempengaruhi pencitraan lembaga wakil rakyat.
Kenyataannya, selama ini terjadi penghambur-hamburan anggaran negara melalui sekretariat jenderal (setjen). Saya merasa, ada sesuatu yang salah dengan ini. Cara berpikir birokrasi itu, kalau sudah dianggarkan, ya, barns dibelanjakan. Tidak terlalu penting apakah bermanfaat atau tidak, tetap akan dikeluarkan.
Bagaimana mengawasi belanja DPR?
Kita tabu, setiap departemen memiliki inspektorat. Kalau di DPR, setjen itu yang mengawasi adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), yang terdiri dari anggota parlemen. Biasanya pengawasan oleh BURT kurang maksimal. Kapan dia punya waktu? Belum lagi soal kompetensinya. Ini permasalahan yang krusial.
Akhirnya saya simpulkan, belanja DPR membutuhkan pengawasan yang independen. Maka, saya ambit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena ini wilayah birokrasi. Kami harapkan, sejak bulan ini, orang BPKP bisa in-charge dalam sistem DPR. Ini artinya, ada pembenahan sistem. Kalau sistemnya bagus, SDM-nya bagus, prakteknya bagus, saya yakin, DPR-nya jadi baik.*
Pada saat memimpin sidang paripurna, saya dibilang diktator, otoriter, tidak ngerti aturan sidang, dan lain-lain. Saya jelaskan, agenda rapat paripurna Century sudah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelumnya, yaitu dibagi dalam dua rapat paripurna. Dalam rapat Bamus, semua fraksi Nadir beserta pimpinannya.
Kenapa dua rapat paripurna? Karena penyampaian laporan itu kemudian dibagikan agar semua bisa tahu. Baru pada rapat paripurna kedua, disampaikan pandangan fraksi dan mengambil keputusan. Ini sudah merupakan basil Bamus, yang kemudian dibacakan di awal paripurna. Sebelum paripurna dimulai, saya bacakan agenda rapat paripurna dan tidak ada koreksi. Jadi, keputusan Bamus tidak diubah oleh paripurna.
Banyak anggota DPR yang melakukan interupsi tapi tidak diperhatikan....
Saya kasih waktu bagi yang interupsi dan saya jawab bahwa putusan itu sudah sesuai dengan agenda yang disepakati bersama. Tetapi bicaranya keluar agenda semua, ya saya stop dan saya tutup. Sudah ada aturan tata tertib yang jelas dan kalau diskusi yang keluar dari konteks, pimpinan berhak menyetop.
Tapi, mengapa Wakil Ketua DPR sepertinya tidak sepakat dengan tindakan Anda sebagai Ketua DPR?
Saya dipermasalahkan wakil pimpinan yang lain. Mereka melakukan konferensi pers sendiri-sendiri. Saya juga melakukan konferensi pers sendiri. Tiga wakil pimpinan ini kan jelas-jelas jadi oposisi. Dalam rapat pimpinan sebelumnya sudah saya ingatkan mereka. Bapak-bapak ini kan sebagai Wakil Ketua DPR, dibayar oleh negara sebagai wakil pimpinan yang bukan lagi pimpinan partai.
Jadi, kita semua sekarang adalah pimpinan DPR dari Sembilan fraksi. Maka, saya minta mereka bicara atas nama pimpinan, karena kita sudah sepakat akan meletakkan baju partai dalam posisi ini. Dalam perjalanannya, begitu ada angket Century, semua bicara atas nama partai di ruang pimpinan.
Kalau sudah begitu, saya tidak bisa tanya kanan-kiri lagi. Saya berkeras pada saat itu karena menegakkan aturan, walaupun semuanya melawan saya. Kalau teman-teman sepakat untuk melanggar aturan dan disetujui, maka saya akan umumkan bahwa DPR sekarang ini sudah tidak taat lagi pada aturan.
Seiring dengan bergulirnya kasus Century, mengapa Partai Demokrat tidak mampu mempertahankan koalisi?
Soal koalisi sebenarnya ada tanda tangannya. Kecuali Golkar, karena Golkar masuk setelah pilpres. Kesepakatan itu sebenarnya sudah tertulis hitam di atas putih. Maka, saya secara pribadi prihatin, kok koalisi di awal pemerintahan sudah berhadap-hadapan. Pada saat kesepakatan koalisi diambil, semuanya diatur rinci mengenai hak dan kewajibannya. sekarang haknya diambil, kewajibannya tidak dilaksanakan.
Apakah presiden akan melakukan reshuffle?
Soal reshuffle itu urusan presiden. Tapi saya mengklarifikasi bahwa kesepakatan koalisi itu ada ikatan perjanjiannya. Saya ikut bertanda tangan. Bila ada pihak yang mengatakan bahwa koalisi tidak ada ikatan dengan pemerintahan, itu salah.
Anda memimpin sidang paripurna Century, padahal Anda berasal dari fraksi pemerintah. Apa tidak terjadi konflik kepentingan?
Memimpin parlemen itu tidak hares bertentangan dengan pemerintah. Kalau pokoknya beda dengan pemerintah, hancur republik ini. Yang penting, kualitas putusan-putusan DPR bisa membuat solusi-solusi atas permasalahan bangsa ini. Kalau asal bertentangan, nanti kita ribut terus.
Setelah paripurna Century, adakah perubahan pencitraan DPR?
Kami akan melakukan polling bagaimana arah kinerja DPR selama setahun. Kami juga akan publish melalui lembaga yang kredibel, yang selama ini melakukan polling.
Apa target Anda selama menjadi pimpinan DPR?
Pada saat ini, opini yang berkembang di masyarakat mengenai DPR sangat buruk. Berdasarkan basil sebuah polling, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR tidak lebih dari 24%. Sisanya tidak percaya lagi pada lembaga ini. Hasil polling ini menjadi landasan semangat saya bekerja.
Di awal masa kepemimpinan, saya mencoba memetakan kondisi DPR sebenarnya. Setidaknya ada dua bagian besar di lembaga ini, yaitu domain wakil rakyat dan supporting system di bawah Sekretariat Jenderal DPR. Keduanya melakukan peran sendiri-sendiri dan pertanggungjawabannya berbeda.
Keduanya tengah mengalami keterpurukan pencitraan. Memperbaiki pencitraan anggota DPR bukan hal mudah, karena lembaga ini bukan seperti perusahaan atau departemen. Masing-masing anggota punya hak konstitusi sendiri-sendiri. Di sini saya menempatkan diri sebagai pimpinan dewan yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kalau tidak ada pimpinan, ya, jadi pasar. Adanya pimpinan DPR tentu ada maksud dan tujuannya.
Domain lainnya adalah supporting system. Persoalan citra DPR yang kian terpuruk tidak terlepas dari supporting system-nya. Bagaimana kinerja sekretariat jenderal itu sangat mempengaruhi pencitraan lembaga wakil rakyat.
Kenyataannya, selama ini terjadi penghambur-hamburan anggaran negara melalui sekretariat jenderal (setjen). Saya merasa, ada sesuatu yang salah dengan ini. Cara berpikir birokrasi itu, kalau sudah dianggarkan, ya, barns dibelanjakan. Tidak terlalu penting apakah bermanfaat atau tidak, tetap akan dikeluarkan.
Bagaimana mengawasi belanja DPR?
Kita tabu, setiap departemen memiliki inspektorat. Kalau di DPR, setjen itu yang mengawasi adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), yang terdiri dari anggota parlemen. Biasanya pengawasan oleh BURT kurang maksimal. Kapan dia punya waktu? Belum lagi soal kompetensinya. Ini permasalahan yang krusial.
Akhirnya saya simpulkan, belanja DPR membutuhkan pengawasan yang independen. Maka, saya ambit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) karena ini wilayah birokrasi. Kami harapkan, sejak bulan ini, orang BPKP bisa in-charge dalam sistem DPR. Ini artinya, ada pembenahan sistem. Kalau sistemnya bagus, SDM-nya bagus, prakteknya bagus, saya yakin, DPR-nya jadi baik.*
eza
March 30 2012 , 15:44
turun kan sby jadi pemimpin negara secepat nya oke