Kegiatan AKD DPR-RI pada awal April 2013 ini diawali dengan Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidengan III tahun sidang 2012-2012. Rapat paripurna ini menandai berbagai kegiatan DPR-RI lainnya, khususnya di bidang pengawasan dan fit and proper test pejabat negara. Kegiatan diplomasi parlemen juga dilaporkan pada minggu ini. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR awal April 2013.

Kegiatan Bidang Pengawasan
Rapat Dengar Pendapat Komisi V pada pertengahan Maret dengan Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian, Dirut PT Kereta Api Indonesia dan Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia, menyimpulkan antara lain, bahwa Komisi V DPR menyetujui alokasi anggaran public service obligation (PSO) tahun anggaran 2013 yang diusulkan oleh Ditjen Perhubungan laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk subsidi di bidang perhubungan laut dan perkeretaapian dengan rincian: [1] PSO PT. Pelni sebesar Rp. 726,523 miliar dan [2] PSO PT. KAI sebesar Rp. 704,784 miliar. Komisi V mendukung direalisasikannya subsidi angkutan sepeda motor dengan gerbong kereta api dan angkutan laut dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran dan Natal 2013 serta tahun baru 2014. Komisi V meminta Ditjen Perhubungan Laut dan V Perkeretaapian untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran PSO dengan skema yang komprehensif agar pemanfaatannya tepat sasaran. Komisi V memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian perihal peningkatan pembangunan infrastruktur strategis bidang perhubungan laut dan bidang perkeretaapian dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, merata dan berkelanjutan. Komisi V mendukung PT. KAI dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tetap mempertimbangkan dayabeli masyarakat, antara lain dengan [1] upaya penggantian secara gradual Kereta Api Ekonomi Non-AC Jabodetabek dan Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh menjadi Kereta Ekonomi AC, [2] upaya pengalihan PSO Kereta Ekonomi Jabodetabek ke kereta ekonomi keperintisan di daerah.

Kegiatan AKD DPR-RI pada awal April 2013 ini diawali dengan Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidengan III tahun sidang 2012-2012. Rapat paripurna ini menandai berbagai kegiatan DPR-RI lainnya, khususnya di bidang pengawasan dan fit and proper test pejabat negara. Kegiatan diplomasi parlemen juga dilaporkan pada minggu ini. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR awal April 2013.

Kegiatan Bidang Pengawasan
Rapat Dengar Pendapat Komisi V pada pertengahan Maret dengan Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perkeretaapian, Dirut PT Kereta Api Indonesia dan Dirut PT Pelayaran Nasional Indonesia, menyimpulkan antara lain, bahwa Komisi V DPR menyetujui alokasi anggaran public service obligation (PSO) tahun anggaran 2013 yang diusulkan oleh Ditjen Perhubungan laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk subsidi di bidang perhubungan laut dan perkeretaapian dengan rincian: [1] PSO PT. Pelni sebesar Rp. 726,523 miliar dan [2] PSO PT. KAI sebesar Rp. 704,784 miliar. Komisi V mendukung direalisasikannya subsidi angkutan sepeda motor dengan gerbong kereta api dan angkutan laut dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran dan Natal 2013 serta tahun baru 2014. Komisi V meminta Ditjen Perhubungan Laut dan V Perkeretaapian untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran PSO dengan skema yang komprehensif agar pemanfaatannya tepat sasaran. Komisi V memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian perihal peningkatan pembangunan infrastruktur strategis bidang perhubungan laut dan bidang perkeretaapian dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, merata dan berkelanjutan. Komisi V mendukung PT. KAI dalam melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tetap mempertimbangkan dayabeli masyarakat, antara lain dengan [1] upaya penggantian secara gradual Kereta Api Ekonomi Non-AC Jabodetabek dan Kereta Api Ekonomi Jarak Jauh menjadi Kereta Ekonomi AC, [2] upaya pengalihan PSO Kereta Ekonomi Jabodetabek ke kereta ekonomi keperintisan di daerah.