Kegiatan AKD DPR-RI pada akhir bulan Maret ini tetap terfokus pada berbagai kegiatan rapat-rapat Komisi, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, penetapan pejabat publik, dan diplomasi parlemen. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR akhir Maret 2013.

Kegiatan Bidang Anggaran
Rapat-rapat Kerja Komisi I dan pasangan kerja, membahas mengenai: [1] Evaluasi Program Kerja Tahun 2012; [2] Rancana Program Kerja Tahun 2013; [3] Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012; [4] tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Realisasi Anggaran tahun 2011-2012. Rapat-rapat tersebut terdiri dari: [1] dengan Ketua Dewan Pers dan Dirut Perum LKBN Antara tanggal 19 Maret.

Terhadap agenda rapat tersebut, Komisi I berkesimpulan: memberikan apresiasi terhadap kinerja Dewan Pers dan Perum LKBN Antara tahun 2012, dan meminta untuk terus meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, sehingga mampu menjalankan Tupoksi dengan makin baik. Komisi I mendukung Dewan Pers untuk meningkatkan profesionalisme wartawan dan perusahaan pers, menjaga independensi pers, memberikan perlindungan optimal kepada wartawan yang terkena kasus kekerasan, dengan tetap merujuk Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik yang berlaku. Melaksanakan Program Kerja Dewan Pers 2013. Mengingat jurnalistik merupakan ranah dan tanggungjawab antara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi I mendorong Dewan Pers untuk terus melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, sehingga berbagai permasalahan di bidang jurnalistik penyiaran dapat ditangani kedua pihak dengan lebih baik. Komisi I mendukung Progran Kerja LKBN antara tahun 2013, sehingga mampu mewujudkan visi sebagai pusat informasi kebijakan negara, dan mampu berperan optimal sebagai public relation negara.

[2] Raker Komisi I dengan Menlu RI tanggal 11 Maret, berkesimpulan: Komisi I memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemlu tahun 2012 dan realisasi anggaran Kemlu tahun 2012 sebesar 81,30%, serta mendorong peringkatan kinerja Kemlu tahun 2013. Komisi I meminta kepada Pemerintah untuk berperan aktif memfasilitasi pemasaran produk-produk nasional di pasar internasional, serta meningkatkan upaya perlindungan dan pembelaan terhadap produk-produk nasional, bilamana terjadi pencekalan, sehingga produk-produk nasional dapat lebih kompetitif dalam pasar internasional, dalam rangka mendukung pelaksanaan Polugri yang berorientasi pada masalah ekonomi. Komisi I meminta Kemlu untuk meningkatkan fungsi komunikasi publik, khususnya terhadap bentuk-bentuk dis-informasi tentang Indonesia di berbagai media.

[3] Raker dengan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) tanggal 14 Februari 2013. Kesimpulannya, Komisi I memberikan apresiasi terhadap kinerja tahun 2012. Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran LPP RRI tahun 2012 sebesar 87%, Komisi I meminta LPP RRI untuk melakukan perencanaan dan tata-kelola keuangan lebih baik, sehingga LPP RRI mampu meningkatkan penyerapan anggaran di tahun-tahun yang akan datang. Komisi I mendukung langkah LPP RRI untuk melaksanakan program kerja tahun 2013 dengan didahului key performance indicator (KPI) dan target yang jelas, sehingga visi “LPP RRI Sebagai Radio Berjaringan Terluas, Pembangun Karakter Bangsa, Berkelas Dunia” dapat segera terwujud. Komisi I mendukung langkah LPP RRI mencangangkan 2013 sebagai “Radio Saluran Pemilu 2014” dengan tetap menjunjung prinsip independen, netral, adil dan berimbang. Sehubungan dengan hal itu, Komisi I mendukung LPP RRI untuk memperluas jangkauan siaran di seluruh Indonesia, termasuk wilayah perbatasan dan pulau terdepan, bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Komisi I mendesak LPP RRI untuk meningkatkan kerjasama, guna melakukan penyelenggaraan penyiaran bersama, sehingga pelaksanaan program kerja isi siaran dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang efisien dan efektif.