Minggu pertama bulan Februari ini dibuka dengan Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Februari diikuti berbagai Rapat Komisi dalam rangka fungsi pengawasan, dan legislasi, serta kegiatan di bidang diplomasi parlemen. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu pertama Februari 2012.

Kegiatan Bidang Anggaran
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang anggaran, beberapa Komisi melakukan Raker dengan Pemerintah, untuk mencermati evaluasi perogram kerja dan pelaksanaan APBN 2012, serta rencana Program Kerja tahun 2013. Kegiatan itu meliputi Raker Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Islam, Badan Amil Zakat Nasional, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umro Kementerian Agama.

Raker Komisi VIII DPR-RI dengan Dirjen Bimbingan Maysrakat Kementerian Agama DPR-RI pada 15 Januari 2013 mengagendakan evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2012 dan Kinerja Dirjen Bimas Islam, serta tindak lanjut Hapsem I BPK-RI tahun anggaran 2012. Raker ini menyimpulkan bahwa [1] Komisi VIII meminta Pemerintah (Dirjen Bimas Islam) segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2012 yang belum selesai ditindaklanjuti. Evaluasi ini dijadikan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013. [2] meminta agar dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2013, harus mencerminkan Tupoksi Inti Kementerian Agama RI, antara lain: peningkatan penyerapan anggaran sesuai dengan perencasnaan program dan kegiatan prioritas untuk terwujudya masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, cerdas dan toleran; mengoptimalkan pelayanan perkawinan dan ketahanan keluarga dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. [3] peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan pemberdayaan Masjid dalam rangka pembinaan serta kerukunan umat beragama. [4] Pemerintah diminta untuk menyampaikan simulasi rasio kebutuhan anggaran Dirjen Bimas Islam, termasuk simulasi perbaikan pelayanan di KUA.
Raker dengan Badan Amil Zakat Nasional, Komisi VIII menyimpulkan bahwa [1] Baznas perlu melakukan optimalisasi potensi zakat dan dana sosial keagamaan, sehingga dapat memberikan nilai manfaat, baik dalam pengelolaan perolehan zakat maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat. [2] menyusun roadmap dalam mengoptimalkan capaian target tahun 2013 dan tahun berikutnya, dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta BUMN/swasta. [3] melakukan pendataan statistik mengenai potensi zakat (muzzaki dan mustahik), serta data perubahan status mustahik menjadi munfik atau muzzaki. [4] meningkatkan profesionalisme dan manajemen dan kinerja organisasi Baznas.

Raker dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Komisi VIII menyimpulkan agar [1] pemerintah menyelesaikan tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2012 terkait dengan pengelolaan aset haji. Komisi VIII mengapresiasi penjelasn Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh mengenai rencana dan strategi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1434 H/2013 M. [2] Komisi VIII meminta agar pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2013 mencerminkan Tupoksi Kementerian Agama, memperhatikan masukan Komisi VIII, terutama berkaitan dengan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi; perbaikan pengelolaan dan akuntabilitas dana haji sehingga manfaatnya dinikmati secara maksimal oleh jemaah haji. [3] Pemerintah diminta melakukan evaluasi dana talangan haji dan Penyederhanaan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).

Raker dengan Litbang/Diklat Kementerian Agama, menyimpulkan antara lain bahwa Pemerintah segera menyelesaikan tindaklanjut hasil pertemuan BPK-RI tahun 2013, meningkatkan fungsi pengawasan sebagai pengendali dan penjamin mutu kinerja di liongkungan Kemenag RI melalui peningkatan kualitas SDM khususnya auditor.