Memasuki minggu ketiga Januari 2013, Kegiatan DPR-RI tetap fokus pada bidang legislasi, anggaran dan pengawasan.Minggu ini, DPR dipimpin oleh ketua DPR ikut terjun langsung dalam penanggulangan bencana banjir Jakarta dengan mendirikan Posko Bencana DPR-RI. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu ketiga Januari 2012.

Kegiatan Fungsi Anggaran
Rapat Kerja Komisi IV DPR-RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan agenda: tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2012, evaluasi dan serapan pelaksanaan APBN 2012, dan rencana kerja tahun 2013 dilaksanakan tanggal 17 Januari. Rapat ini menyimpulkan antara lain, Komisi IV mengapresiasi serapan APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 91,27% atau sekitar Rp. 5.897.286.683.083,- dari total Pagu APBN tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 6.461.302.077.000,-. Selanjutnya juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih meningkatkan serapan anggaran tahun 2013.

Komisi IV juga meminta untuk segera melakukan sosialisasi terhadap UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan menyiapkan tindak lanjut pengaturan yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Komisi IV juga meminta agar Kementerian menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diusulkan ke Komisi IV sesuai ketentuan Pasal 79 UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3. Komisi IV mendukung dan memperjuangkan usulan Kementerian ini untuk memperoleh tunjangan kinerja sesuai dengan persetujuan Menteri PAN dan RB tertanggal 19 Oktober 2012 perihal Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Mendagri pada 21 Januari membahas tentang tingkat penyerapan anggaran Kemendagri 2012 sebesar 96,22% (Rp. 16.698.880.388.000,- dari Rp. 17.229.176.084.000,-). Berkenaan dengan hal ini, Komisi II memberikan apresiasi dan selanjutnya meminta agar Kementerian dapat mempertahankannya, bahkan melebihi pencapaian tersebut pada 2013, juga dengan memperhatikan aspek produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Terhadap tingkat penyerapan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2012 sebesar 72,19% (Rp. 142.757.486.092,- dari Rp. 197.741.693.000,-), Komisi II meminta BNPB untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga pada tahun 2013, penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Pembentukan Posko Banjir DPR-RI
Banjir telah melanda Jakarta pekan ini, selama beberapa hari, terparah sejak 5 tahun terakhir. Banjir ini telah menerban jorban jiwa, memporakporandakan fasilitas umum dan rumah warga, dan mengakibatkan kerugian materi sekirat Rp. 20 triliun. Menghadapi banjir ini, DPR-RI tidak tinggal diam dan segera membentuk Posko Banjir DPR-RI di arena lapangan tenis Indoor DPR-RI. Posko ini dikomando langsung oleh Ketua DPR-RI dengan Ketua Posko Anggota DPR Sofwatillah Mohzaib dan Ketua KORPRI Setyanta Nugraha. Posko dibuka pada 18 Januari dengan tugas menampung bantuan dari anggota DPR, Sekretariat Jenderal, masyarakat umum dan menyalurkannya ke tempat-tempat penampungan, baik secara langsung maupun melalui para relawan.

Di Posko ini juga dibuat dapur umum dengan bantuan Dharma Wanita dan Jaringan Santri Indonesia (JSI), Kementerian Sosial yang dikelola oleh Relawan TAGANA (taruna Siaga Bencana), dan BNPB yang dikekola oleh relawan Gerakan Pramuka lintas Racana.

Posko menampung para pengungsi dari Jembatan Besi Jakarta Barat, terutama kaum ibu dan anak-anak. Posko Peduli Banjir DPR menyiapkan nomor telepon (021) 5715819 yang siap dihubungi setiap saat untuk koordinasi.

Posko dilengkapi dengan Tim Kesehatan DPR dan Tim dari Kementerian Kesehatan. Posko menerima sumbangan uang dari intern DPR sekitar 140 Juta Rupiah, Sembako dari berbagai perusahaan termasuk Bank Mandiri, Pertamina, dll. Disamping Posko yang telah terbentuk, Pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal telah melakuklan peninjauan dan memberikan bantuan langsung ke beberapa daerah.

Selain itu, Pimpinan DPR juga telah bertemu dengan Gubernur DKI dan jajarannya pada 21 Januari, untuk membahas penanganan bencana banjir di Jakarta. Pimpinan DPR mengusulkan beberapa hal kepada Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI, seperti melakukan moratorium izin bangunan, pembuatan DAM di sepanjang pantai utara Jakarta, dan perencanaan jangka panjang berupa pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat industri. Moratorium perizinan bangunan penting karena Jakarta memerlukan perbaikan tata ruang terutama keharusan menyediakan ruang untuk menjadi resapan air.

Pimpinan DPR juga mengusulkan, perlunya pembuatan DAM karena proses pemompaan air seperti yang kini dilakukan kurang efektif, karena memang Jakarta memiliki daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut sehingga banjir air pasang (rob) selalu terjadi setiap tahun. Persoalan banjir di DKI juga harus mempertimbangkan solusi jangka panjang, tidak hanya pendek. Masalah macet juga menjadi masalah yang harus dibenahi, perlu adanya pemikiran relokasi pusat pemerintahan ke daerah lain dan tak lagi digabung dengan kawasan industri.