Kegiatan DPR-RI minggu pertama bulan Januari 2013, ditandai dengan pembukaan Masa Persidangan III 2012-2013, yang dimulai 7 Januari 2013. Ketua DPR mengucapkan selamat tahun baru 2013 pada awal pidato pembukaan sidang, dan menyampaikan refleksi peristiwa nasional, antara lain mengenai berbagai peristiwa sosial-politik, perkembangan ekonomi, penegakan hukum, pelaksanaan HAM dan berbagai bidang lainnya.Tahun 2013, politik nasionaldiperkirakan akan semakin dinamis, seiring dengan makin dekatnya Pemilu tahun 2014.Berikut adalah beberapa poin pidato pembukaan sidang tersebut.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR akan menerapkan sistem check and balances, terutama pada saat membahas mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban APBN yang sedang berjalan. Pelaksanaan fungsi ini merupakan wewenang konstitusional DPR yang diamanatkan dan diatur dalam UUD NRI tahun 1945, UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta peraturan Tata Tertib DPR-RI.

Pimpinan Dewan meminta agar Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI melanjutkan evaluasi atas hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan keuangan negara, dan memonitor tindak-lanjut yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR.

Permasalahan Ekonomi
Dalam masalah ekonomi, DPR mengharapkan bahwa sepanjang tahun 2013, situasi perekonomian Indonesia makin membaik dan berkualitas, bukan pertumbuhan yang bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat dan berpotensi mengalami middle income trap. Dewan meminta kepada Pemerintah untuk membenahi sarana infrastruktur, guna memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% pada tahun 2013. Anggaran pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 201,3 triliun.

Terkait dengan masalah infrastruktur, DPR menyoroti kejadian gangguan listrik pada Air Traffic Control (ATC) di Bandara Soekarno Hatta, padamnya listrik di Bandara Sepinggan Balikpapan, begitu pula dengan infrastruktur di pelabuhan, jalan raya dan jalan tol. Kemacetan di ibukota Jakarta yang semakin hari semakin parah, juga hendaknya menjadi perhatian serius meskipun saat ini fenomena kemacetan juga sudah melanda beberapa kota besar laindi Indonesia. Dewan meminta Pemerintah, untuk melakukan terobosan yang out of the box untuk menangani masalah kemacetan. Setiap perencanaan desain tata kota hendaknya dilakukan dengan pemikiran kepentingan jangka panjang.

Dalam rangka menopang pertumbuhan perekonomian pada tahun 2013, kepastian hukum dalam berinvestasi juga merupakan kunci penting yang harus diperhatikan. Indonesia memiliki target investasi sebesar Rp. 390 triliun di tahun 2013. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik, akan menjadi daya tarik investor dari negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea. Dewan mendukung pembenahan pelayanan perizinan berinvestasi, sehingga masalah yang berkaitan dengan proses perizinan yang sering dikeluhkan oleh investor dapat diatasi, agar target investasi tahun 2013 tercapai.
Meningkatnya kebutuhan premium nasional di saat kemampuan produksi premium dalam negeri stagnan, upaya mengatasi masalah dengan impor premium, sangat merisaukan, karena akan menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Kita ketahui, 70% kebutuhan premium nasional harus didatangkan dari negara lain, sementara hanya 30% yang diproduksi di dalam negeri. Nilai rata-rata impor premium sudah mencapai 11,6 juta barel atau 1,84 juta kiloliter per-bulan. Membengkaknya impor premium ini terjadi, karena belum maksimalnya produksi kilang minyak untuk memenuhi peningkatan kebutuhan premium dalam negeri. Lambatnya realisasi pembangunan kilang di Sumatera Selatan, di Balongan dan di Tuban, adalah karena besarnya investasi dan rendahnya margin yang akan diterima. Dewan mengharapkan, pembangunan ketiga kilang minyak yang direncanakan paling akhir selesai pada tahun 2019, tidak meleset. Karena penyelesaian kilang yang memiliki total kapasitas mengolah minyak 900.000 barrel per-hari, diperkirakan akan mampu mengurangi volume impor premium. Dewan juga meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti kebijakan program energi terbarukan, karena program tersebut telah menjadi kebutuhan kita.

Selain masalah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan BBM, DPR juga menyoroti masalah pemboikotan yang dilakukan APINDO dengan cara menarik seluruh keanggotaan seluruh perwakilan mereka dari LKS Tripartit Nasional. Dewan menyayangkan hal ini dan meminta Pemerintah untuk kembali mengajak APINDO dan organisasi pekerja, dalam rangka membangun hubungan yang harmonis, demokratis, tetapi juga berkeadilan.

Selain itu, Dewan juga menyoroti masalah Tenaga Kerja Indonesia. DPR meminta Pemerintah memperkuat upaya diplomasi luar negeri, sehingga bisa mengurangi hukuman yang menimpa para TKI. Melihat begitu kompleksnya masalah TKI di Luar Negeri, DPR akan membentuk sebuah Tim Pengawas sebagai salah satu upaya Dewan dalam membantu menyelesaikan masalah ini.

Selain masalah TKI, kasus peredaran narkobaakhir-akhir ini telah sangat meresahkan, karena makin merasuk kedalamsetiap lapisan masyarakat.Mengingat bahaya yang sangat besar yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba ini, maka perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pengedar.Pemberian grasi maupun remisi kepada terpidana narkoba, perlu dipertimbangkan kembali, walaupun hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang.*