Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu terakhir bulan November 2012 ini, memuat kegiatan di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen. DPR memulai Masa Persidengan II 2012-2013 pada tanggal 19 November 2012. Berikut ringkasannya:

Kegiatan Bidang Anggaran
Kegiatan bidang anggaran pada Masa Sidang II terfokus pada evaluasi pelaksanaan APBN 2012 dan nantinya akan mengamati serta mengawasi berbagai hal dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, atas dasar APBN 2013 yang telah kita setujui bersama. Selain itu, Pimpinan dewan mencermati bahwa APBN 2013, penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.193,6 Trilyun dengan tax ratio sekitar 12,87% terhadap PDB harus terpenuhi. Untuk itu, Pimpinan dewan meminta Pemerintah melakukan langkah kongkret dalam mengamankan dan mengoptimalkan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2013. Setiap penerimaan sektor pajak harus digunakan benar-benar bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat luas. Semua pihak yang menggunakan anggaran negara yang berasal dari pungutan pajak, harus dapat mempertanggungjawabkan dan menggunakan anggaran tersebut sesuai prioritas bagi kepentingan publik, antara lain pembangunan infrastruktur dan pembiayaan berbagai subsidi dengan arah yang tepat sasaran.

Kebijakan pembatasan konsumsi BBM masih terus menjadi perhatian Dewan. Dewan mendukung langkah apapun yang direncanakan Pemerintah seperti adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang seharusnya lebih tepat sasaran.

Dalam kaitan dengan Putusan MK tanggal 13 November yang menyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dampak hukum atas putusan MK adalah bahwa eksistensi BP Migas tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap kegiatannya. DPR perlu segera melanjutkan pembahasan RUU tentang Minyak dan Gas (Migas), mengingat RUU Migas termasuk salah satu RUU Prioritas tahun 2010–2014. Dalam pembentukan RUU Migas perlu dipikirkan lembaga yang akan mengurusi kegiatan Migas ini. Tindakan yang perlu diperhatikan juga, adalah perlunya audit terhadap keuangan BP Migas, dan terhadap aset-aset agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.