Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu terakhir bulan Oktober 2012 ini, memuat berbagai kegiatan di bidang anggaran, legislasi, penetapan pejabat publik, dan diplomasi parlemen. Berikut ringkasannya:
 
Kegiatan Bidang Anggaran
Rapat Paripurna tanggal 23 Oktober, dalam agenda pertama, telah mendengarkan laporan Ketua Banggar DPR-RI, mengenai Hasil Pembahasan Tingkat I RUU tentang APBN TA 2013 dan dilanjutkan pengambilan keputusan. Dalam laporannya, Ketua Banggar yaitu Ir. H. Ahmadi Noor Supit melaporkan mengenai hasil pembahasan yang intinya adalah: Fraksi-fraksi dan Pemerintah telah memberikan persetujuan asumsi dasar dalam RUU APBN 2013 yaitu: pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, inflasi 4,9%, nilai tukar Rp.9.300,0per USDollar, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5%, harga minyak/ICP 100 US$/barel. Lifting minyak 900,0 ribu barel/hari, lifting gas bumi 1.360,0 ribu barel setara minyak/hari dan lifting minyak dan gas bumi sebesar 2.260,0 ribu barel/hari.

Terhadap asumsi dasar RUU APBN 2013, beberapa fraksi telah memberikan catatan: Fraksi Partai Golkar menyetujui penetapan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013 yang diusulkan Pemerintah, namun perlu dilengkapi dengan pencapaian kemakmuran/kesejahteraan masyarakat yang terukur, antara lain penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, dan peningkatan daya beli masyarakat. Fraksi PDI-Perjuangan berpendapat, bahwa besaran asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2013 adalah 6,5-6,8% harus diikuti dengan indikator kesejahteraan/kemakmuran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan masuk dalam batang tubuh UU APBN 2013. Fraksi PKS berpendapat, pada dasarnya, secara makro dan substansi, bisa menerima asumsi dasar ekonomi makro, namun catatan detail dan usulan dari fraksi-fraksi merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan penetapan asumsi makro. Fraksi PAN memberikan persetujuan, namun meminta ditambahkan target unemployment rate. Fraksi Gerindra berpendapat bahwa , pertumbuhan, nilai tukar, lifting minyak, harus diikuti indikator kesejahteraan dan kemakmuran, antara lain nilai tukar petani dan nelayan minimal 110.

Berdasarkan asumsi dasar yang telah disepakati tersebut, pendapatan negara dan hibah tahun 2013 sebesar Rp. 1.529,7 trilyun, terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp. 1.525,2 trilyun dan penerimaan hibah sebesar Rp 4,5 trilyun. Subsidi untuk APBN 2013 sebesar Rp 317,2 trilyun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 274,7 trilyun dan non-energi Rp 42,5 trilyun. Untuk subsidi energi, terdiri dari: [1] subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, LGV sebesar Rp 193,8 trilyun dengan volume sebesar 46,01 juta kiloliter, dan [2] subsidi listrik sebesar Rp 80,9 trilyun termasuk pembayaran kekurangan subsidi tahun 2011 hasil audit BPK sebesar Rp 2,0 trilyun. Untuk subsidi listrik, terdapat catatan dari dua fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS.