Tanri Abeng:
Sejak reformasi, kita telah memilih demokrasi sebagai strategi atau roadmap menuju pencapaian cita-cita negara bangsa. Karena "structure always follows strategy", maka setelah strategi kita tetapkan maka struktur pun berubah. Struktur ketatanegaraan kita berubah, dimana tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi negara, yang ada adalah lembaga tinggi negara. Sekarang memang yang paling vital fungsinya adalah DPR, karena DPR lah yang membuat Undang-Undang bermitra dengan pemerintah, dan sekaligus mengawasi pekerjaan dan tugas-tugas dari pemerintah. Cuma sangat disayangkan, seperti yang diungkapkan sendiri oleh Ketua DPR bahwa 70% anggota dewan itu petaka bagi negeri ini. Yang duduk di DPR kata beliau lebih memikirkan duit daripada rakyat. Mereka mirip selebriti, cari panggung, ngomong sana-sini, sementara yang tidak bisa ngomong, datang absen dan pulang. Demikianlah kata seorang Ketua yang mampu melakukan otokritik bagi organisasinya sendiri.

Pak Marzuki ini Ketua yang begitu berani, jujur dan reformis karena tidak mungkin mengkritik diri sendiri kalau tidak mempunyai keinginan untuk melakukan reformasi. Prioritas apa yang dilakukan dalam langkah-langkah reformasi?

Marzuki Alie:
Pada saat saya dipercaya sebagai Ketua DPR, pada 1 Oktober 2009, yang saya lakukan pertama adalah memetakan bagaimana kondisi DPR seluruhnya. Pada saat itu, saya mendapatkan hasil survei bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga ini demikian rendah, di bawah 25%. Lalu saya harus mampu menjawab mengapa kepercayaan publik ini demikian rendah. Karenanya, saya mencoba memahami bagaimana kondisi DPR pasta reformasi.

Reformasi sudah berjalan dua periode di DPR. Pada saat reformasi, ekspektasi masyarakat terhadap lembaga ini demikian tinggi, tapi kenyataannya apa yang terjadi di DPR, banyak sekali anggotanya yang terjerat kasus. Akhirnya, ekspektasi masyarakat tidak terpenuhi. Inilah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Tanri Abeng:
Bagaimana cara me-manage ekspektasi? Ini, kan berkaitan dengan psikologis dan komunikasi publik.

Marzuki Alie:
Saya mencoba membagi kedalam dua ranah. Pertama, ranah kesekjenan sebagai supporting system dalam mendukung kinerja DPR. Lalu ranah DPR sendiri, yang merupakan ranah politis.

Di dalam ranah kesekjenan, saya masih punya otoritas untuk melakukan apa saja. Karena jelas dalam undang-undangnya disebutkan, sekretaris jenderal bertanggung jawab kepada pimpinan. Kalau ada responsibility, artinya ada authority.

Berbeda dengan DPR sebagai ranah politis. Terus terang, masih ada yang semi-controlable dan uncontrolable. Akhirnya saya berkesimpulan, untuk mengubah situasi yang terjadi di ranah politis, kita harus melakukannya dengan sistem. Tanpa perubahan sistem, maka apa yang terjadi sekarang ini sifatnya transaksional, tidak displin dan sebagainya. Terus terang, sulit kita harapkan akan ada perbaikan, jika pendekatannya symptomatic atau sesaat dan tidak ada sistem yang terukur.

Tanri Abeng:
Yang menarik di sini ada yan-100% di bawah kewenangan, yaitu Sekretariat Jenderal. Tapi di ranah politik. Fraksi-fraksi berasal dari partai lain. Belum lagi perilaku anggota-anggotanya. Bagaimana ini?

Marzuki Alie:
Memang perlu waktu yang cukup lama untuk membenahi dan perlu kesabaran, komitmen dan konsistensi. Yang paling penting, seorang pemimpin dalam era demokrasi seperti sekarang ini harus punya keberanian untuk tidak populer.

Tanri Abeng:
Dari segi sistem, apa saja yang sudah mulai dibangun?

Marzuki Alie:
Restrukturisasi dilakukan dengan membelah struktur kesekjenan dalam dua organisasi. Pertama, unsur teknis untuk mendukung kualitas kerja DPR. Kedua, unsur administrasi keuangan yang diserahkan kepada kesekjenan sekarang. Unsur teknis ini dinamakan Badan Fungsional Keahlian.

Tapi dalam konteks administrasi keuangan, perlu ada Badan Pengawas Internal di lembaga legislatif. Karena Sekjen sangat powerfull, auditnya juga hanya dilakukan oleh external auditor, sehingga detail dari persoalan-persoalan internal tidak bisa diketahui, karena sifat external auditor hanya financial audit, bukan management audit. Maka, kita tambahkan satu lembaga lagi, yaitu Badan Pengawas Internal. Jadi ada tiga institusi yang akan dibangun. Pertama, Badan Fungsional Keahlian. Kedua, Sekretariat Jenderal. Ketiga, Badan Pengawas Internal.

Tanri Abeng:
Memang yang paling berat, yang saya lihat sebagai pengamat, adalah para anggota dewan yang perilakunya macam-macam ini, tidak berada langsung di bawah kontrol Ketua DPR. Caranya bagaimana? Apakah melalui fraksinya? Paling tidak ada peringatan. Karena apa yang mereka lakukan langsung mempengaruhi citra dewan ini. Pak Ketua kan perlu juga marah sekali-kali.

Marzuki Alie:
Saya sesekali menegakkan aturan. Misalnya, saya suruh stop bicara atau saya persilahkan keluar. Itu sering saya lakukan, beberapa kali, sehingga mereka menyadari ketegasan seorang pemimpin, dan di dalam DPR ini ada aturannya. Kedua, saya punya pemikiran bagaimana DPR suatu saat nanti. Dan saya targetkan 2011 ini sudah berjalan, bisa menerbitkan satu buku, dimana disana ada laporan dari masyarakat, penyampaian aspirasi, dan juga ada progres tindak lanjut apa yang sudah dilakukan oleh DPR. Sehingga istilah saya dalam konteks ini adalah “rakyat mengadu, DPR merespon”.

Jadi, masyarakat Indonesia dari seluruh dunia bisa mengadu ke DPR melalui web atau SMS. Bisa surat, atau datang langsung. Ini semua one gate policy, artinya satu pintu. Semua aspirasi yang masuk ke DPR akan masuk ke sistem database kita, kemudian diberikan disposisi, dan didistribusikan ke alat kelengkapan. Kemudian, alat kelengkapan akan menindaklanjuti, dan apa yang dikerjakan oleh alat kelengkapan akan masuk ke dalam sistem database kita. Sehingga masyarakat Indonesia di manapun di dunia, bisa membuka website untuk melihat bagaimana progres laporan mereka.

Tanri Abeng:
Memang perbaikan citra masih belum terlihat, karena yang dibangun adalah sistem dulu. This is the right approach.

Co-host:
Di manajemen, pencitraan termasuk hal yang sangat penting. Dan masyarakat saat ini memosisikan DPR sebagai lembaga yang bercitra negative. Ketua DPR sendiri mengatakan bahwa 70% anggota dewan kita yang terhormat membawa petaka. Apa yang bapak maksudkan?

Marzuki Alie:
Ada dua hal yang menyebabkan mereka bukannya memberi harapan, tapi justru membawa malapetaka seperti yang saya sampaikan. Pertama, mereka datang dari partai-partai, dimana kita tahu, sistem kaderisasi dan pembinaannya tidak terukur. Sebagian caleg-caleg, ini juga tidak jelas asal-muasalnya. Artinya, tidak jelas kegiatan di partai, lalu masuk ke DPR melalui proses pencalegan, lalu duduk di DPR, sehingga mereka tidak paham ideologi, platform, dan visi misi partai, apalagi wawasan kebangsaan.

Kedua, internal DPR sendiri. Dengan supporting system dan tenaga ahli, kesiapan serta kualifikasi tenaga ahli yang tidak terukur seperti sekarang, membuat anggota DPR yang sama sekali baru masuk, orang muda tamat, mencari-cari bentuk cara bagaimana menyesuaikan dengan lingkungan baru. Begitu  mendapati lingkungan baru yang kadang-kala mengagetkan, ada yang frustrasi dan sebagainya. Akhirnya, peran mereka, yang muka-muka baru ini, menurut saya sangat minim sekali. Kecuali mereka yang sudah berpengalaman di luar. Apakah itu pengalaman sebagai profesional atau lainnya, mereka masih bisa mengikuti irama dan dinamika di internal DPR.

Inilah yang saya maksud sebagai malapetaka bagi DPR, sehingga akhirnya ada komentar dari teman-teman semua. Ada yang merasa hebat masuk DPR, begitu masuk sidang komisi, ada orang yang bentak sehingga dia kaget. Ada juga yang malas, ada yang disiplin, ada yang ngantuk-ngantuk di dalam ruang sidang. Itu yang terjadi. Karena situasi dinamika DPR yang tidak menunjang mengakibatkan orang-orang baru ini akhirnya tidak memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas DPR.

Tanri Abeng:
Ini berarti tanggungjawab dari partai-partai politik. Mestinya, harus ada ukuran dari publik juga. Jadi, jangan hanya ketika mereka di dewan, mereka diukur. Tapi mestinya harus ada juga penilaian mengenai partai-partai politik ini. Karena jika tidak, sumber daripada apa yang akan diterima oleh Pak Ketua, tidak akan membaik. Bagaimana caranya? Apa ada kriteria?

Marzuki Alie:
Dalam undang-undang partai politik, tentang rekrutmen politik, ada kewajiban partai untuk melakukan seleksi calon anggota legislatif, calon kepala daerah yang tentunya memenuhi kriteria-kriteria kualifikasi sebagai anggota DPR, atau kepala daerah. Ini kewajiban partai politik, disamping juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan anggotanya. Hal-hal demikian, tidak dilaksanakan oleh partai politik. Yang dilihat hanya hasil polling tinggi, bakal menang. Itu yang diusung. Tidak jelas, apakah kualifikasinya sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Harus disesuaikan antara persoalan dengan kualifikasi, baru match untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.

Tanri Abeng:
Sekarang mari kita dengar pendapat Para pakar kita.

Burhanudin Muhtadi, Pengamat Politik:
Yang saya tawarkan, pertama, adalah membuat desain pemilu, dimana ada kombinasi antara sistem suara terbanyak dengan partilis. Jadi, sistem suara terbanyak tetap diperlukan, sebagai bagian untuk meningkatkan legitimasi masyarakat. Tapi di saat yang sama, tidak harus seluruh 560 anggota dipilih berdasarkan sistem suara terbanyak. Sistem kombinasi, misalnya 70% dan 30%, dimana 30% masuk melalui partilis. Asalkan partainya bisa dipercaya, memasang nama-nama yang kompeten, punya kapasitas, profesional dan tahu betul apa yang dikerjakan di DPR. Jadi tidak sampai muncul apa yang Pak Marzuki bilang, 70% justru membawa petaka.

Kedua, buat desain pemilu yang murah, tapi menghasilkan bobot tinggi. Tahun 2009, sebagian besar yang masuk ke Senayan modalnya adalah popularitas. Mereka sering turun ke bawah, pasang spanduk dan baliho, akhirnya terjadi politik narsisme. Dan akibatnya, biaya politik mahal. Hanya mereka yang punya uang yang bisa lolos ke Senayan. Banyak calon-calon yang punya kapasitas tapi kantongnya cekak. Karena itu, perlu ada kombinasi antara partilis dengan sistem suara terbanyak.

Marzuki Alie:
Usulan ini harusnya disosialisasikan kepada mereka yang punya suara. Undang-undang Partai Politik sudah ada, walaupun setiap lima tahun kita lakukan perubahan, karena ada perintah kepada partai untuk melakukan pendidikan politik dan melakukan seleksi terhadap calon-calon kadernya untuk menjadi anggota DPR. Tapi perintah-perintah itu tidak ada sanksinya. Bila suatu perintah tidak ada sanksi, maka perintah itu menjadi semacam himbauan. Tergantung kemauan partai itu sendiri.

Kedua, menyelesaikan undang-undang lanjutan dari undang-undang politik, penyelenggaraan pemilu, pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Apa yang diusulkan Burhanudin Muhtadi perlu disampaikan ke semua fraksi melalui partai masing-masing, untuk bagaimana memperjuangkan konsep ini menjadi satu rancangan undang-undang yang akan disahkan pada tahun 2011/2012. Itu yang paling penting.

Aleksius Jemadu, Dekan FIST UPH:
Bugaimana Ketua DPR membina hubungan atau menjalin komunikasi dengan ketua fraksi? Tapi saya piker, lebih tepat dengan ketua partai. Karena mereka yang mengontrol para anggotanya, dan anggota itu pasti takut kepada ketuanya. Lalu, apa yang ditakutkan anggota DPR adalah tidak terpilih lagi di pemilu berikutnya.

Karena itu, biarkan publik mengetahui kelemahan atau kekurangan mereka. Jadi, rencana Ketua DPR untuk membuka semua kelemahan itu kepada publik, itu rencana yang patut diacungi jempol.

Co-host:
Sudah kita identifikasi, bahwa kinerja DPR yang buruk berasal dari SDM, sehingga perlu diberikan perhatian terhadap proses seleksi caleg-caleg?

Marzuki Alie:
Saya ingin memberi satu contoh. Seorang dokter yang bagus, adalah yang mampu mendiagnosa penyakit pasiennya. Oleh karena itu, saya selalu menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan kita harus selalu terbuka, kalau kita ingin menjadi lebih baik. Kalau kita selalu menutupi kelemahan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi baik. Orang yang mampu membaca kelemahan dirinya adalah orang yang akan sukses di masa depan.

Tanri Abeng:
Melihat standar kualitas anggota dewan yang kemudian bermitra dengan pemerintah, kalau ada masalah yang tidak terselesaikan oleh executive branch, itu seolah-olah kesalahan eksekutif saja. Padahal, sebenarnya di legislatif lebih parah lagi.

Menurut saya, tatkala kita tidak mampu membenahi teman-teman di DPR, maka sulit pula bagi eksekutif untuk memberikan prestasinya yang terbaik. Jadi, akhirnya kembali lagi, kita harus membenahi DPR dan partai politik dulu. Bisakah diformulasikan sistem reward dan punishment, agar anggota dewan berusaha?

Kalau manusia mau belajar dan merubah perilakunya supaya profesional sesuai kearifan bangsa Indonesia, mestinya bisa.

Apa karena tidak ada sistem reward dan punishment, atau bagaimana?

Marzuki Alie:
Memang kita tidak bisa menyalahkan kegagalan negara kepada pemerintah. Kegagalan itu tanggungjawab bersama. Makanya, antarlembaga negara bertemu untuk membicarakan yang sifatnya nasional tanpa mengintervensi kewenangan masing-masing. Ini yang harus dibangun. Kebersamaan dalam memikirkan kondisi bangsa.

Kalau DPR-nya seperti sekarang, jangan berharap bangsa ini akan mampu meraih peluang yang lebih besar kedepan. Oleh karenanya, mari kita pikirkan bagaimana lembaga DPR sebagai lembaga yang kredibel bisa dipercaya masyarakat dan mampu melaksanakan fungsinya baik.

Kalau ini mampu dibangun,  mampu melakukan check and balance pemerintah dengan baik, kemitraan berjalan baik, maka jalannya pemerintahan juga diharapkan akan lebih baik. Sasaran yang akan dicapai ke depan juga akan lebih terukur.

Pertanyaan Mahasiswa:
Mendengar Pak Marzuki Alie, saya yang tadinya pesimis terhadap perubahan bangsa ini kembali menjadi optimis. Yang ingin saya tanyakan, sudah seberapa efektif sistem yang kita jalankan saat ini, dan pengaruhnya bagi masyarakat?

Di TV, kita sering melihat perilaku anggota dewan yang negative. Apa langkah strategis dan ke