Pilkadasung Versi DPRD: Telaah Kritis Demokrasi dan Biaya Politik
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
PROFESIONALISME DIREKSI ASDP DAN JERATAN HUKUM
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
GERAKAN EFISIENSI NASIONAL
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
MINTA MAAF DAN MUNDUR?
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
KONSISTENSI BERPOLITIK
Oleh : ir.KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.,Lic.Eng.,Ph.D
Perlu Perubahan Struktur Untuk Meningkatkan Kinerja Legislasi DPR
KONGRES KEBANGSAAN
WAWANCARA DENGAN PARLEMENTARIA
LAPORAN UTAMA MAJALAH INDONESIA 2014
WAWANCARA DENGAN MAJALAH MENS OBSESION
WAWANCARA DENGAN SINDO WEEKLY
INDEX
Acep Kurnia
Kepada Yth Ketua DPR-RI
Saya adalah masyarakat biasa yang merasa gundah dengan kondisi demokrasi dan politik di Indonesia. Belum lama anda dilantik sebagai anggota DPR, banyak komentar miring yang ditujukan terhadap anda. Langsung saja, saya ingin menanyakan perihal:
1. Soal asas kepatutan dalam rencana kenaikan gaji menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang sempat anda lontarkan?
2. Prilaku anggota DPR yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat, apakah anda akan mampu mendisiplinkan anggota DPR?
3. Langkah awal yang ingin dilakukan Marzuki Alie dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR periode 2009-2014?
Terimakasih banyak atas jawabannya.
Saya adalah masyarakat biasa yang merasa gundah dengan kondisi demokrasi dan politik di Indonesia. Belum lama anda dilantik sebagai anggota DPR, banyak komentar miring yang ditujukan terhadap anda. Langsung saja, saya ingin menanyakan perihal:
1. Soal asas kepatutan dalam rencana kenaikan gaji menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang sempat anda lontarkan?
2. Prilaku anggota DPR yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat, apakah anda akan mampu mendisiplinkan anggota DPR?
3. Langkah awal yang ingin dilakukan Marzuki Alie dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPR periode 2009-2014?
Terimakasih banyak atas jawabannya.
Kepada YTH
Saudara Acep Kurnia
di TASIKMALAYA
Assalamualaikum Wr.Wb,
Bersama surat ini, Ketua DPR-RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Acep Kurnia yang telah berkirim surat kepada Ketua DPR-RI tertanggal 30 Oktober 2009. Berkenaan dengan isi surat saudara, Ketua DPR-RI meyampaikan beberapa hal terkait pertanyaan, pendapat dan saran saudara :
1. Rencana kenaikan gaji para pejabat negara khususnya para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, secara pribadi, Ketua DPR-RI mempunyai pandangan yang juga pernah disampaikan di media baik cetak maupun elektronik bahwa ide atau rencana kenaikan gaji para menteri dan pejabat lainnya mesti menganut azas kepatutan atau kepantasan. Yang dimaksud azas kepatutan atau kepantasan adalah rencana kenaikan gaji para menteri tersebut mempertimbangkan beban tugas yang diberikan negara kepada mereka dengan berbagai macam resiko pekerjaan seperti keamanan, kesehatan, terhindar dari iming-iming suap atau korupsi dan lain sebagainya. Disamping itu jaga mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional kita, nasib rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Kesimpulannya adalah harus ada standarisasi atau norma baku untuk dijadikan acuan kapan gaji menteri atau pejabat negara pantas atau patut dinaikkan.
2. Pelanggaran terhadap ketidakdisiplinan Anggota Dewan juga diberikan sanksi agar martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR-RI tetap terjaga dengan baik, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
Terkait dengan ayat yang hilang dalam UU Kesehatan, hal tersebut membuktikan lemahnya sistem kontrol dalam proses legislasi di DPR. Ke depan, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi dan Dewan telah membuat mekanisme baru yakni, bahwa setiap keputusan atau kesepakatan di semua jenis rapat DPR harus dibacakan hasilnya sebelum rapat ditutup serta di tanda tangani peserta rapat, dengan demikian seluruh kesepakatan dan hasil keputusan rapat langsung bisa diketahui dan tidak bisa dikurangi atau ditambah terutama terkait dengan poin-poin subtansi.
Di atas semua itu, Pimpinan DPR berupaya menjadi contoh yang baik dalam berperilaku, sederhana dalam penampilan, dan berupaya satu kata dan perbuatan, agar menjadi panutan bagi para Anggota DPR lainnya. Kami berpikir dan berencana untuk menyelenggarakan program yang bersifat mencerahkan, misalnya kegiatan training emotional spiritual quotient (ESQ), secara periodik, dengan harapan menjadi penjaga dan pengingat moral bagi kami, sebagai Anggota DPR yang mengemban amanat rakyat. Tentu saja gagasan yang tergolong merupakan terobosan (breakthrough) ini, akan kami bicarakan di tingkat Pimpinan DPR dan Fraksi-fraksi yang ada. Kami yakin, karena maksudnya positif, yakni guna menjaga moral dan akhlak sebagai wujud dari insan Indonesia yang beriman dan Berketuhanan Yang Maha Esa, gagasan ini akan memperoleh dukungan yang positif pula.
3. Anggota DPR yang terpilih pada Pemilihan Umum 2009 ini adalah hasil dari produk demokrasi yang sedang kita bangun dan kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Artinya, Anggota DPR-RI periode 2009-2014 adalah pilihan rakyat dalam proses demokrasi, sehingga sudah selayaknya didukung oleh rakyat yang telah memilihnya. Untuk mendukung tugas dan fungsinya, lembaga DPR perlu menciptakan suasana yang kondusif sebagai rumah rakyat, yang menampung aspirasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Lembaga DPR akan mengoptimalkan alat-alat kelengkapan yang ada untuk menerima secara terbuka berbagai kalangan masyarakat, tidak bersikap eksklusif, melainkan inklusif dan empatik. Dengan demikian, Anggota DPR haruslah lebih dikenal dan lebih dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu inisiatif kebijakan Pimpinan DPR-RI Periode 2009-2014 adalah diadakannya satu hari khusus untuk rakyat, yang dinamakan sebagai Hari Rakyat, dimana hari tersebut bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang datang langsung ke Gedung DPR-RI. DPR juga membuat sebuah sistem, dimana seluruh pemangku kepentingan dapat mengontrol seluruh aspirasi yang masuk dalam bentuk Rakyat Mengadu, DPR Menjawab. Hal ini, masih akan didalami lebih lanjut dengan fraksi-fraksi di DPR.
Inisiatif tersebut berangkat dari prinsip dasar bahwa demokrasi pada hakekatnya mengajarkan agar anggota masyarakat dapat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Melayani kehendak rakyat merupakan esensi dari fungsi Anggota lembaga legislatif selaku wakil rakyat. Rakyat berhak menilai pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh para Anggota Dewan. Namun demikian, penilaian itu hendaknya realistis dan obyektif.
DPR-RI sudah mempunyai situs www.dpr.go.id dan kami memberikan apresiasi terhadap kreativitas Anggota Dewan dalam menggunakan tekhnologi untuk berkomunikasi dengan rakyat (konstituennya di daerah), sebagaimana yang dilakukan saudara Ramadhan Pohan dari Fraksi Partai Demokrat. Semoga ini dapat ditiru oleh anggota yang lain.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita dan apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia terhadap lembaga DPR-RI dapat terwujud sebagaimana mestinya.
Billahittaufiq wal Hidayah,
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Jakarta, 25 November 2009
SEKRETARIS JENDERAL,
DRA. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP. 195504131981032001
Saudara Acep Kurnia
di TASIKMALAYA
Assalamualaikum Wr.Wb,
Bersama surat ini, Ketua DPR-RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Acep Kurnia yang telah berkirim surat kepada Ketua DPR-RI tertanggal 30 Oktober 2009. Berkenaan dengan isi surat saudara, Ketua DPR-RI meyampaikan beberapa hal terkait pertanyaan, pendapat dan saran saudara :
1. Rencana kenaikan gaji para pejabat negara khususnya para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, secara pribadi, Ketua DPR-RI mempunyai pandangan yang juga pernah disampaikan di media baik cetak maupun elektronik bahwa ide atau rencana kenaikan gaji para menteri dan pejabat lainnya mesti menganut azas kepatutan atau kepantasan. Yang dimaksud azas kepatutan atau kepantasan adalah rencana kenaikan gaji para menteri tersebut mempertimbangkan beban tugas yang diberikan negara kepada mereka dengan berbagai macam resiko pekerjaan seperti keamanan, kesehatan, terhindar dari iming-iming suap atau korupsi dan lain sebagainya. Disamping itu jaga mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional kita, nasib rakyat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Kesimpulannya adalah harus ada standarisasi atau norma baku untuk dijadikan acuan kapan gaji menteri atau pejabat negara pantas atau patut dinaikkan.
2. Pelanggaran terhadap ketidakdisiplinan Anggota Dewan juga diberikan sanksi agar martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR-RI tetap terjaga dengan baik, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
Terkait dengan ayat yang hilang dalam UU Kesehatan, hal tersebut membuktikan lemahnya sistem kontrol dalam proses legislasi di DPR. Ke depan, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi dan Dewan telah membuat mekanisme baru yakni, bahwa setiap keputusan atau kesepakatan di semua jenis rapat DPR harus dibacakan hasilnya sebelum rapat ditutup serta di tanda tangani peserta rapat, dengan demikian seluruh kesepakatan dan hasil keputusan rapat langsung bisa diketahui dan tidak bisa dikurangi atau ditambah terutama terkait dengan poin-poin subtansi.
Di atas semua itu, Pimpinan DPR berupaya menjadi contoh yang baik dalam berperilaku, sederhana dalam penampilan, dan berupaya satu kata dan perbuatan, agar menjadi panutan bagi para Anggota DPR lainnya. Kami berpikir dan berencana untuk menyelenggarakan program yang bersifat mencerahkan, misalnya kegiatan training emotional spiritual quotient (ESQ), secara periodik, dengan harapan menjadi penjaga dan pengingat moral bagi kami, sebagai Anggota DPR yang mengemban amanat rakyat. Tentu saja gagasan yang tergolong merupakan terobosan (breakthrough) ini, akan kami bicarakan di tingkat Pimpinan DPR dan Fraksi-fraksi yang ada. Kami yakin, karena maksudnya positif, yakni guna menjaga moral dan akhlak sebagai wujud dari insan Indonesia yang beriman dan Berketuhanan Yang Maha Esa, gagasan ini akan memperoleh dukungan yang positif pula.
3. Anggota DPR yang terpilih pada Pemilihan Umum 2009 ini adalah hasil dari produk demokrasi yang sedang kita bangun dan kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Artinya, Anggota DPR-RI periode 2009-2014 adalah pilihan rakyat dalam proses demokrasi, sehingga sudah selayaknya didukung oleh rakyat yang telah memilihnya. Untuk mendukung tugas dan fungsinya, lembaga DPR perlu menciptakan suasana yang kondusif sebagai rumah rakyat, yang menampung aspirasi dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Lembaga DPR akan mengoptimalkan alat-alat kelengkapan yang ada untuk menerima secara terbuka berbagai kalangan masyarakat, tidak bersikap eksklusif, melainkan inklusif dan empatik. Dengan demikian, Anggota DPR haruslah lebih dikenal dan lebih dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu inisiatif kebijakan Pimpinan DPR-RI Periode 2009-2014 adalah diadakannya satu hari khusus untuk rakyat, yang dinamakan sebagai Hari Rakyat, dimana hari tersebut bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang datang langsung ke Gedung DPR-RI. DPR juga membuat sebuah sistem, dimana seluruh pemangku kepentingan dapat mengontrol seluruh aspirasi yang masuk dalam bentuk Rakyat Mengadu, DPR Menjawab. Hal ini, masih akan didalami lebih lanjut dengan fraksi-fraksi di DPR.
Inisiatif tersebut berangkat dari prinsip dasar bahwa demokrasi pada hakekatnya mengajarkan agar anggota masyarakat dapat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Melayani kehendak rakyat merupakan esensi dari fungsi Anggota lembaga legislatif selaku wakil rakyat. Rakyat berhak menilai pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh para Anggota Dewan. Namun demikian, penilaian itu hendaknya realistis dan obyektif.
DPR-RI sudah mempunyai situs www.dpr.go.id dan kami memberikan apresiasi terhadap kreativitas Anggota Dewan dalam menggunakan tekhnologi untuk berkomunikasi dengan rakyat (konstituennya di daerah), sebagaimana yang dilakukan saudara Ramadhan Pohan dari Fraksi Partai Demokrat. Semoga ini dapat ditiru oleh anggota yang lain.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita dan apa yang menjadi harapan masyarakat Indonesia terhadap lembaga DPR-RI dapat terwujud sebagaimana mestinya.
Billahittaufiq wal Hidayah,
Wassalamualaikum Wr.Wb.
Jakarta, 25 November 2009
SEKRETARIS JENDERAL,
DRA. NINING INDRA SHALEH, M.Si.
NIP. 195504131981032001