Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie
Kemandirian Inovasi dan Iptek bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh : Oleh Dr. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

TULISAN

REFORMASI BIROKRASI DAN KETERBUKAAN TNI


Era reformasi yang terjadi di tengah bangsa Indonesia, sejak bulan Mei 1998 yang lalu, telah menandai bergulirnya iklim demokrasi di tanah air. Kurun waktu bersejarah ini tidak saja diwarnai oleh gelombang kebebasan berekspresi masyarakat sipil, tetapi juga sudah menyangkut tuntutan reformasi secara kelembagaan setiap penyelenggara negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa, sudah tentu juga menjadi lembaga yang tidak terlepas dari tuntutan reformasi, yang tidak saja sekedar mengembalikan pada jati diri sebagai tentara milik rakyat Indonesia yang sangat dicintai, tetapi juga sekaligus mampu untuk bergerak mengikuti perkembangan atau kemajuan zaman.
Salah satu muatan dari tuntutan itu, adalah pertama, berkaitan dengan reformasi birokasi TNI yang sejalan dengan upaya untuk membentuk kapasitas, dan kedua, mentalitas setiap insan prajurit agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Kedua sisi profesionalisme TNI tersebut merupakan pengejawantahan prajurit Sapta Marga yang selalu mengutamakan tugas bagi bangsa, yang secara riil dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan menjadi jargon politik semata. Penegasan mengenai prajurit Sapta Marga adalah penting, mengingat usaha mengemban tugas bangsa dan negara masih harus berhadapan dengan keterbatasan sosial-ekonomi, alokasi pendanaan negara sesuai skala prioritas dalam rangka pemenuhan kebutuhan TNI.

Masalahnya adalah, bagaimana reformasi TNI telah dijalankan selama ini? Apa tantangannya yang dihadapi dalam rangka perwujudan agenda reformasi tersebut? Serta apa keterkaitannya dengan upaya keterbukaan bagi TNI sampai batas-batas tertentu yang perlu dijalankan dalam kerangka kepentingan nasional?
 
Aspek Struktural dan Kultural
Reformasi birokrasi TNI beranjak dari dua aspek, yaitu aspek struktural dan aspek kultural. Dari sudut aspek struktural meliputi berbagai pembenahan di bidang struktur organisasi, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi secara nasional, agar tercipta tata laksana yang efektif dan efisien. Konstruksi pembenahan kelembagaan secara struktural ini, tidak hanya semata-mata pada pelepasan keterlibatannya terhadap dunia politik, tetapi lebih dari itu. Hal ini dikarenakan, konstruksi pembenahan kelembagaan TNI, juga mengenai pembentukan organisasi yang lebih solid dan memiliki koneksitas terhadap askes publik, akan menciptakan akuntabilitas tugas-tugas dan kewenangan yang disandang oleh TNI.

Meskipun sampai kini, masih berkembang kritik terkait keberadaan komando teritorial (Koter) di beberapa daerah, yang dianggap belum sejalan dengan keinginan bagi terciptanya postur pertahanan TNI yang tidak lagi bersentuhan dengan aspek ketertiban pemerintahan sipil di daerah, tetapi harus diakui, bahwa keberadaan Koter yang sejalan dengan tuntutan demokratisasi politik lokal, perlu disejajarkan dengan berbagai potensi konflik komunal yang cenderung masih mudah terjadi di beberapa daerah tertentu.

Artinya, keberadaan Koter tampak lebih diletakkan pada reformulasi perannya bagi kepentingan pertahanan negara yang masih perlu diperkuat, dan terus mendorong jajaran pemerintah daerah bersama kepolisian, untuk tampil di depan dalam menangani berbagai persoalan kemasyarakatan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Sedangkan aspek kultural diarahkan pada perubahan mindset prajurit dan kepatuhan terhadap hukum dan HAM (hak asasi manusia), serta disiplin prajurit dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Aspek kultural ini bersentuhan dengan pendidikan politik bela negara bagi setiap prajurit, yang sejalan dengan perkembangan sejarah kemanusiaan dalam lingkup global, nasional, dan bahkan hingga ke tingkat lokal yang sering dikemas dengan paket isu tentang HAM.

Perpaduan dalam proses menuju sosialisasi dan internalisasi para prajurit terkait aspek kultural ini, meletakkan reformasibirokrasi TNI akan semakin menunjukkan ketaatan dirinya kepada supremasi kepastian bagi penegakkan hukum (supremacy of law). Penegasan tentang ketaatan TNI bagi supremasi hukum tetap penting disampaikan, meskipun selama ini dalam penegakkan disiplin prajurit telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Militer, Tap No. VI/MPR/2000 dan Tap No. VII/MPR/2000 tentang pemisahan TNI-POLRI, serta lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Tetapi disisi lain harus pula diakui bahwa perkembangan zaman mengharuskan penataan kembali ketentuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana untuk prajurit militer dan polisi. Tap MPR No. VI/MPR/2000 dan Tap No. VII/MPR/2000 mengatur kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI menjadi kewenangan peradilan umum. Hal ini berarti ada keharusan untuk melakukan perubahan pada ketentuan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya bab koneksitas (pasal 89).

Pasal 89 pada bab ini, yaitu Bab XI, selengkapnya berbunyi: “(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Iingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer; (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana; (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman.“

Seiring dengan Reformasi Birokrasi Nasional, Reformasi Birokrasi TNI juga dilaksanakan secara konseptual, gradual dan konstitusional dengan berpegang pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Mabes TNI telah melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan untuk diusulkan secara terpadu kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB), selanjutnya bersama Tim Reformasi Birokrasi TNI berkoordinasi dengan Tim Kempan dan RB serta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) secara terus-menerus penyelarasan job grading (kelas jabatan personel TNI) per satuan kerja (satker) secara riil, sesuai dengan gaji dan penghasilan lain yang diperoleh. Program Reformasi Birokrasi TNI dilaksanakan dengan mengacu pada 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi Nasional.

Beberapa dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI adalah sebagai berikut: a. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; b. Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI; c. Permenpan No. Per/15/M.Pan/7/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Buku Panduan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; c. Permenpan No. Per/4/M.pan/4/2009 tanggal 7 April 2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; d. Surat Panglima TNI No. B/3038-03/02/66/Sru tanggal 17 September 2009 tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI; e. Keputusan Panglima TNI No. Kep/692/IX/2011 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI.

Kemampuan untuk mengimplementasikan kedua aspek reformasi ini, tentu saja membutuhkan tahapan kurun waktunya, agar sejalan dengan kemampuan pengelolaan secara organisasi dan sumberdaya pendukungnya. Di tengah agenda penegakkan good governance secara nasional saat ini, maka reformasi birokrasi TNI merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan kapasitas TNI dan sekaligus mencegah terjadinya perilaku penyimpangan aparat berwenang atau yang mengarah pada tindakan korupsi.  Hal ini juga sejalan dengan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2012 yang dibuka oleh Panglima TNI Agus Suhartono, dengan mengusung tema "Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Membangun Kekuatan Minimum (MEF)".

Hal lain yang sejalan dengan keinginan reformasi kelembagaan TNI tersebut, adalah tampak saat sebanyak 155 perwira TNI mengikuti sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan wilayah bebas korupsi.[1] Pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang dilakukan selama ini oleh pemerintah di bawah pengawasan DPR-RI juga tidak terlepas dari keinginan untuk semakin kuatnya dukungan bagi proses pembentukan good governance tersebut.

Tantangan yang dihadapi
Standar pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan TNI mempunyai tantangan tersendiri dibandingkan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi lainnya. Tantangan yang dihadapi beranajak pada kesadaran, bahwa memang selayaknyadibuat berbeda dengan instansi pemerintah lainnya, dan peniliannya dilakukan secara khusus. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan dan TNI harus proaktif mengakomodir isu-isu teknis di lapangan dan menyampaikannya kepada semua pemangku kepentingan terkait. Sehingga karakteristik khas pelaksanaan tugas TNI tetap tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini.

Dasar dari pemikiran di atas adalah dengan memahami kendala-kendala dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada TNI. Kendala-kendala tersebut antara lain, pertama, secara filosofis, tugas pokok TNI bermuara pada terjaminnya keutuhan wilayah dan tegaknya kedaulatan NKRI yang pada gilirannya juga menjamin tetap berlangsungnya segenap tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bebas dan aman dari segala bentuk ancaman dari luar. Filosofi ini mengandung arti “pelayanan publik” dalam skala yang sangat luas, yang dalam konteks reformasi birokrasi nasional hanya merupakan salah satu dari sembilan program Reformasi Birokrasi Nasional yang ditetapkan Pemerintah (program ke-8).

Perbedaan pemahaman yang fundamental ini membuat penilaian pencapaian program reformasi birokrasi ke-8 di lingkungan TNI menjadi sulit untuk diukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Kedua, karakteristik khas organisasi TNI yang berdampak pada mekanisme dan prosedur pelaksanaan tugas yang berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya. Adanya hirarki kepangkatan dan senioritas, yang merupakan institutional nature di organisasi militer manapun, membawa dampak pada perbedaan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan perwira TNI. Ini tentu saja berbeda dengan lembaga-lembaga pemerintah/sipil lainnya, yang murni menempatkan kualifikasi serta kompetensi individu sebagai dasar utama penentuan jabatan. Karakteristik ini bukan berarti TNI tidak bisa melaksanakan pola meritokrasi murni, namun penerapannya tidak se-fleksibel di lembaga lain mengingat adanya kultur senioritas yang secara etis akan tetap dijunjung tinggi oleh perwira TNI manapun sebagai bagian dari kehormatan dan kebanggaan korps.

Ketiga, materiil yang dikelola TNI, dalam hal ini alutsista, merupakan materiil sensitif yang bila dikaitkan dengan asas transparansi akan menimbulkan banyak ganjalan. Pengumuman lelang pengadaan alutista, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa misalnya, dapat berkonsekuensi pada “terbongkarnya” kebijakan pertahanan negara dalam hal pengembangan kekuatan militer. Apalagi bila ini dilakukan dengan metode e-procurement, yang memungkinkan publik manapun mengakses rencana pengembangan kekuatan pertahanan RI.

Sekalipun TNI sangat mendukung asas transparansi dan akuntabilitas, namun kemungkinan-kemungkinan yang dapat melemahkan tingkat kerahasiaan negara seperti ini, akan tetap menjadi concern untuk TNI.

Peningkatan Kompetensi SDM TNI dan Akses bagi Keterbukaan Publik
Reformasi birokrasi TNI harus menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Sosok TNI dan seluruh aparatur (pegawai negeri) pada umumnya adalah: penampilan harus profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan profesionalisme TNI harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas, (c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif, (d) taat asas, dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliiki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta bangga terhadap profesinya sebagai Anggota TNI, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kapasitas SDM TNI dalam rangka reformasi birokrasi adalah penerapan pengelolaan personel berbasis kompetensi yang harus terus ditingkatkan. Metoda pengelolaan personel berbasis kompetensi adalah suatu metoda terkini di bidang ilmu perilaku, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) TNI AD dalam rangka mendukung terwujudnya minimum essential force. Mengingat sebagai bagian dari program reformasi birokrasi pemerintah, Kementerian Pertahanan RI telah mengadopsi sistem pengelolaan personel berbasis kompetensi, maka mau tidak mau TNI di setiap matra angkatan harus mengintegrasikannya ke dalam sistem pembinaan personel TNI dalam konteks secara keseluruhan.

Penutup
Reformasi birokrasi TNI yang dijalankan selama ini tidak saja mempunyai makna dalam kerangka sempit penyiapan berbagai dokumen yang dibutuhkan bagi kepentingan reformasi atau sekedar mencapai tujuan bagi peningkatan gaji dan penghasilan yang diterima prajurit semata. Tetapi, reformasi birokrasi TNI adalah perwujudan ketentuan ketatanegaraan bagi TNI sebagai komponen bangsa yang memegang peranan penting bagi mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan negara RI. Dalam pemahaman demikian, maka reformasi birokrasi TNI diharapkan tetap dapat mengikuti perkembangan kemajuan zaman, termasuk di bidang teknologi komunikasi dan instrumen pertahanan negara.

Bagi DPR RI, melalui kewenangan dan tugas-tugas secara kelembagaan yang didasarkan pada konstitusi, baik terkait fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi proses penetapan anggaran negara, maka selalu diusahakan dalam mendorong terciptanya postur TNI yang sejalan dengan kebutuhan bagi kekuatan pertahanan minimal yang esensial. Meskpun, alokasi pendaan APBN selalu berhadapan dengan skala priorotas, namun tujuan penampilan kekuatan pertahanan dimaksud dan sekaligus usaha bagi peningkatan kesejahteraan prajurit, tetap didasarkan pada komitmen bagi terciptanya TNI yang profesional dalam menjalankan tugasnya dan sekaligus sampai batas-batas tertentu dapat membuka akses bagi publik untuk mendorong akuntabilitas.**


[1]“Perwira TNI Ikut Pencegahan Korupsi”, dalam News.okezone.com, 2 Agustus 2012. Diakses 14 Agustus 2012.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

jeffrey tarumasely - telp. 0817711359
November 13 2012 , 04:29
maaf pak, mohon tanggapi Surat Permohonan Audiensi 19 pensiunan bea cukai pasar minggu belum diberi hak membeli oleh bea cukai sejak th 1990. Faktanya 44 rmh dinas telah dijual th 1980 & 1989. Trmksh.