Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie
Kemandirian Inovasi dan Iptek bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh : Oleh Dr. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

TULISAN

BUDAYA DEMOKRASI DAN MENTAL KORUPSI


Oleh: Dr. H. Marzuki Alie
 
 
Demokrasi dan korupsi, dua hal yang sangat mengemuka akhir-akhir ini, bahkan memunculkan keprihatinan mendalam, setelah melihat fakta maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat Pemerintah/birokrat, para politisi, bahkan oknum penegak hukum. Banyaknya kasus korupsi di tengah-tengah proses demokrasi yang sedang dibangun bersama ini, memicu satu pertanyaan, “apakah demokrasi yang tengah kita tumbuhkembangkan itu menghasilkan mental yang korup?”
 
Dalam khasanah ilmu politik, demokrasi, baik dalam bentuk sistem, budaya, sampai kepada perikalu, diyakini sebagai sebuah nilai yang baik meskipun bukan yang terbaik. Kata mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, sistem demokrasi memang bukanlah sistem yang terbaik, namun saat ini belum ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Artinya, kita masih dalam taraf menjalankan sekaligus mengkoreksi nilai-nilai demokrasi tersebut. Namun, sebagai sistem sosial dan politik yang ideal, demokrasi menyediakan ruang bagi kita untuk menciptakan: (1) kebaikan bersama, (2) identitas bersama, (3) hubungan kekuasaan, (4) legitimasi kewenangan yang diatur dalam konstitusi, (5) hubungan politik dengan ekonomi.[1]

Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis juga ditanamkan norma dan nilai pokok yang harus menjadi acuan seluruh penduduk, yaitu:[2] pertama, kesadaran akan kemajemukan (pluralitas). Kesadaran akan kemajemukan tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap kemejemukan itu sendiri secara aktif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dan sikap orang dan kelompok lain, sebagai bagian dari kewajiban warganegara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya.

Jika norma ini dijalankan diharapkan dapat mencegah meunculnya sikap dan pandangan hegemoni mayoritas dan tirani minoritas. Sebagai bangsa yang majemuk, seluruh warganegara Indonesia seharusnya memandang kemajemukan negeri ini sebagai rahmat yang harus tetap dipelihara dan dilestarikan. Memaksakan keinginan individu dan kelompok, baik bernuansa agama maupun budaya, pada dasarnya merupakan sikap yang berlawanan dengan takdir kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, kenyataan alamiah kemajemukan Indonesia dapat dijadikan modal potensial bagi masa depan demokrasi Indonesia. Bukan sebaliknya, menjadi ancaman bagi eksistensi NKRI dan dasar negara Pancasila.

Kedua, musyawarah.Makna dan semangat musyawarah ialah mengharuskan adanya keinsafan dan kedewasaan warganegara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial-politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya, “partial functioning of ideals”, yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Konsekwensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang berbeda dari orang atau kelompok lain dalam bentuk-bentuk kompromi melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang dan aman.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan.Dengan ungkapan lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi (Pemilu, suksesi, dan aturan mainnya), tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis dan saling menguntungkan. Sejalan dengan norma ini, demokrasi pada akhirnya tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa topangan akhlak terpuji warganegara. Akhlak demokrasi salah satunya dapat dibuktikan dengan komitmen warganegara dan negara (Pemerintah) untuk tidak menghalalkan segala cara, misalnya dengan kekerasan dan tindakan anarkis, serta money politics, demi mencapai tujuan-tujuan politiknya. Demokrasi harus ditopang pada prinsip akal sehat dan cara-cara dialog.

Keempat, norma kejujuran dalam permufakatan.Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang member keuntungan semua pihak. Kesepakatan yang dicapai melalui cara-cara manipulasi bukan saja merupakan kesepakatan yang cacat, malah dapat disebut sebagai penghianatan terhadap nilai dan semangat demokrasi. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua warganegara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun tradisi demokrasi. Prinsip ini erat kaitannya dengan paham musyawarah. Musyawarah yang baik dan benar hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok memiliki pandangan positif terhadap perbedaan pendapat dan orang lain.

Kelima, kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban.Pengakuan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain. Norma ini akan berkembang dengan baik jika ditopang oleh pandangan positif dan optimis terhadap manusia. Sebaliknya, pndangan negatif dan pesimis terhadap manusia dengan mudah akan melahirkan sikap dan perilaku curiga dan tidak percaya kepada orang lain. Sikap dan perilaku ini akan sangat berpotensi melahirkan sikap enggan untuk saling terbuka, saling berbagi untuk kemaslahatan bersama atau untuk melakukan kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda-beda.

Keenam, percobaan dan ketidaktepatan. Demokrasi bukanlah sesuatu yang telah selesai dan siap saji, tetapi meruapakan sebuah proses tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan ketidaktepatan atau kesalahan dalam praktik berdemokrasi.
 
Demokrasi, Kekuasaan dan Korupsi
Meskipun demokrasi dalam retorikanya  “nampak baik”, dalam literatur ilmu politik, memilih sistem pemerintahan demokrasi sesungguhnya adalah pilihan yang memiliki resiko, paling tidak jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya.

Demokrasi, ringkasnya adalah rakyat berkuasa, atau banyak orang mau berkuasa. Sedernahanya, jika kita bandingkan dengan sistem monarkhi misalnya, paling tidak dalam sistem atau budaya monarkhi, akan hanya ada satu penguasa dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, masih mau dikuasai. Resikonya, adalah jika pemimpinnya (yang otoritarian tersebut) buruk, maka tujuan negara tidak akan tercapai, meskipun rakyatnya masih mau dikuasai. Atau olygarkhi, yaitu, dimana sekelompok orang berkuasa dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, masih mau dikuasai. Jika sekelompok orang yang berkuasa tersebut buruk, maka tujuan negara juga tidak akan tercapai meskipun sebagian rakyatnya masih mau dikuasai. Sementara, polyarkhi (yang mirip dengan demokrasi), adalah semua orang berkuasa, dan lainnya, baik terpaksa maupun sukarela, mungkin tidak mau dikuasai. Semua orang merasa berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berkuasa. Jika semua orang berkuasa dan tidak ada yang mau dikuasai, maka reskonya adalah terjadi perebutan kekuasaan terus menerus diantara mereka.

Meskipun demikian, demokrasi masih dianggap sebagai sistem politik yang baik diantara berbeai pilihan sistem politik tersebut. Artinya, setiap sistem politik memiliki resiko masing-masing. Masalahnya adalah, jalan untuk mencapai kekuasaan dalam sistem politik tersebut, apakah ditempuh dengan cara yang “halal” ataukah tidak? Korupsi atau tidak? Hal ini sangat berkait erat dengan pemahaman kita terhadap demokrasi.

Sejak kemerdekaan, pendiri bangsa ini sudah sepakat, bahwa nilai-nilai demokrasi akan ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem, kita pernah jatuh-bangun mempraktekkan demokrasi, baik demokrasi liberal, terpimpin, sampai demokrasi pancasila. Meskipun seringkali bangsa ini tidak percaya dengan sistem demokrasi, dengan berusaha menggantinya dengan paham komunis atau paham agama tertentu, namun kita masih percaya bahwa nilai-nilai demokrasi masih merupakan  yang terbaik. Bahkan semenjak Reformasi 1998, kita menegaskan kembali paham demokrasi, baik sebagai sistem, budaya, ataupun perilaku demokratis. Hanya saja, proses ber-demokrasi kita, belum sesuai harapan. Di “alam demokrasi” kita sekarang ini, kita justru mendapati bahwa perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), belum surut. Sebagaimana kekuasaan yang ingin didapatkan oleh banyak orang, korupsi juga dilakukan oleh banyak orang.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparency International, pada tahun 2010 survei  yang mencakup 178 negara, Indonesia berada pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8. Tahun 2011 pada peringkat 100 dari 182 negara, dengan nilai index  3,0.[3] Sementara, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2009, menunjukkan bahwa tingkat demokrasi kita sebenarnya juga masih lemah, 63,30%.[4] Puskapol UI mensurvei bahwa Indeks Demokrasi Indonesia hanya berada pada kisaran 4,99 dari skala 0-10.[5]

Ada beberapa faktor penyebab korupsi, antara lain yaitu lemahnya penegakan hukum, mentalitas aparatur negara, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tidak adanya political will yang kuat dari Pemerintah, politisi maupun pelaku bisnis untuk membangun Indonesia tanpa korupsi. Tingginya kasus korupsi di negeri ini diantaranya juga disebabkan oleh beberapa hal seperti: kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa; lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; rendahnya integritas dan profesionalisme, belum mapannya mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi; kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat; maupun lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Hasil penelitian Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga meyimpulkan bahwa aspek-aspek pendorong korupsi di Indonesia adalah pertama, aspek perilaku individu, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat rakus, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Kedua, aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.

Ketiga,aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertianpengertiandalam budaya bangsa Indonesia. Dan keempat, aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang undanganyang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.
 
Penutup
Perilaku atau mental korup, sebenarnya bisa dimiliki oleh siapapun, mulai dari rakyat kecil sampai para pemimpin. Korupsi juga bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti  kolusi atau  nepotisme. Permasalahannya adalah, apakah semakin demokratis bangsa kita, perilaku korupsi kita juga akan makin surut?. Artinya, jika kita membahas sistem pemerintahan, akankah perilaku korupsi para pemimpin kita berkorelasi dengan sistem demokrasi yang kita terapkan? Jawabannya tentu tidak didapatkan hanya dalam sebuah himbauan atau ajakan semata. Namun memerlukan upaya yang kuat dengan niat baik (political will) untuk memahami demokrasi secara benar, dan menolak segala bentuk korupsi.

Mensiasati sebuah sistem demokrasi yang kita praktekkan selama ini, seringkali diartikan sebagai “cara untuk memperoleh kekuasaan”. Dan kekuasaan dipandang sebagai sebuah  tujuan,bukan sebagai amanat dari rakyat (atau  demos). Para “pelaku demokrasi” secara dangkal mengartikan bahwa tujuan  demokrasi adalah kekuasaan itu sendiri, bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat, sehingga yang nampak adalah korupsi ada, akibat demokrasi. Seorang bangsawan Inggris Abadke-19 Lord Acton mengatakan:  “power tends to corrupt; absolute power tends to corrupt absolutely”. Kekuasaan memiliki korelasi positif dengan perilaku korupsi. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa, sedangkan cara berkuasa bisa dilakukan dalam sistem politik apapun, baik sistem demokrasi, komunis, monarkhi, atau bahkan teokrasi yang berdasarkan pada hukum agama.

Dengan demikian, praktek korupsi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapapun, dalam sistem dan paham apapun termasuk didalam sistem demokrasi. Yang pasti korupsi itu sangat erat korelasinya dengan kekuasaan, baik sebelum memiliki kekuasaan ataupun saat berkuasa. Dari keseluruhan faktor penyebab lahirnya korupsi di atas, kita tidak menemukan bahwa “budaya demokrasi” merupakan faktor penyebab lahirnya mental pemimpin yang korup.*


[1]Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 290-295.
[2]A. Ubaedillah dan Abdul Rozak (penyunting), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan masyarakat madani (Jakarta: ICCE dan UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal. Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 105-113 dan 183-199.
[3]Transparency International diakses pada 17 November 2006. (sumber: wikipedia.co.id)
[4]www.bappenas.go.id
[5]www.demosindonesia.org


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000