Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie
Kemandirian Inovasi dan Iptek bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh : Oleh Dr. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

TULISAN

UJIAN NASIONAL DAN PERMASALAHAN PENDIDIKAN KITA


Oleh: Dr. H. Marzuki Alie
Heboh pemberitaan media massa tentang Ujian Nasional (UN) akhir-akhir ini, tak lepas dari permasalahan pendidikan kita pada umumnya. UN yang semula dimaksudkan untuk mencapai standar kemampuan siswa, justru memunculkan berbagai persoalan.
 
UN merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Namun, penyelenggaraan UN sering dipersoalkan, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 58 Ayat (1): ”Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Dalam forum rapat-rapat DPR, perdebatan yang terjadi adalah adanya ketentuan bahwa UN menjadi penentu kelulusan siswa, sedangkan dalam kenyataan, belum semua siswa di Indonesia memiliki kualitas yang sama.

UN 2010/2011 telah diselenggarakan dengan formula baru. Formula baru tersebut menggunakan sistem penilaian terpadu, yaitu menggabungkan nilai UN dengan nilai sekolah (NS). Nilai Sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai rapor semester 1-4. Nilai gabungan NS dengan UN tersebut ditetapkan minimal 5,5 dimana masing-masing memiliki bobot: UN 60% dan NS 40%. Formula baru ini menjadikan UN ulangan ditiadakan dan juga menguntungkan pemerintah, karena dapat mengifisiensi waktu dan anggaran. Sistem kelulusan UN 2011 mengacu pada Permendiknas No. 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UN. Namun demikian, walau telah menggunakan formula baru yang lebih longgar, ternyata masih saja ada penyimpangan dan kecurangan. Selain kebocoran soal, penyelenggaraan UN 2011 juga ditandai adanya pencontekan massal yang sangat tidak etis dalam dunia pendidikan, apalagi menyangkut peserta didik yang masih anak-anak.

Pendidikan Orde Baru sampai Reformasi
Berbicara masalah UN, kita perlu menoleh ke masa Orde Baru. Pada tahun 1971, pemerintah Orde Baru mengganti “Ujian” dengan EBTA. Sekolah diberi kewenangan penuh untuk meluluskan siswanya. Hasilnya luar biasa, hampir semua sekolah berhasil meluluskan siswanya seratus persen. Hal itu menimbulkan protes banyak kalangan, karena diduga EBTA penuh kecurangan. Pada tahun 1983 EBTA diganti dengan Ebtanas. Namun, di masa Orde Baru, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan kondisinya lebih terkontrol karena masih menggunakan sistem sentralisasi pendidikan. Bahkan Presiden saat itu menggalakkan program SD Inpres dan lain-lain, yang begitu memperhatikan kebutuhan pendidikan hingga ke pelosok-pelosok. Walau belum tentu dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan secara sempurna, namun keberadaan sekolah sampai titik terjauh dapat dipantau oleh pemerintah.

Memasuki masa reformasi, dunia pendidikan tetap saja diselimuti berbagai persoalan yang membelit, yang berdampak pada kualitas lulusan dan pendidikan secara keseluruhan. Standardisasi pendidikan yang ada sekarang lebih baik dibanding pada era Orde Baru meskipun tidak se-ideal harapan pembangunan pendidikan jangka panjang. Kita tidak memiliki dokumen perbandingan standarisasi pendidikan dari masa awal pendirian NKRI dengan pendidikan terkini. Nama UN juga sering berubah, dari tiga presiden terakhir saja, nama UN telah berubah beberapa kali. Ujian Nasional (UN), Ujian Akhir Nasional (UAN) dengan Nilai Ujian Akhir Nasional (NUAN), Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS) dengan Nilai EBTANAS Murni (NEM). Ada juga EBTA, Ujian Akhir Sekolah (UAS). Penggunaan nama yang berubah-ubah menunjukkan terjadi perubahan pula atas formula yang dipakai.

Kebijakan Otonomi Daerah yang lahir pada masa reformasi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya ikut membuat pendidikan Indonesia makin memprihatinkan. Otonomi Daerah, hanya memindahkan permasalahan pendidikan dari pusat ke daerah. Kualitas pendidikan semakin sulit berkembang, karena pendidikan ikut dijadikan objek politik para elit daerah. Salah satu contoh adalah penetapan Kepala Dinas Pendidikan oleh Kepala Daerah, yang seringkali tanpa didasarkan pada kapabilitas seseorang, melainkan hanya karena kedekatan secara politik. Akibatnya pendidikan dikelola secara serampangan karena orang yang berada di pucuk pimpinan pendidikan di daerah bukan orang yang memahami tugasnya. Kualitas guru di daerah rata-rata juga kurang baik, karena rekrutmen dilakukan secara tidak profesional. Penerimaan calon guru dengan kolusi sudah dianggap umum, dan belum jelas akreditasinya.

Berkaitan dengan kesejahteraan guru, walaupun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberi kesempatan kesejahteraan yang lebih baik kepada guru, namun pada kenayataan belum semua guru dapat menikmatinya. Bagi guru PNS mungkin tidak lagi ada masalah, kesejahteraan telah meningkat dengan adanya sertifikasi, namun bagi guru swasta, tidaklah demikian, nasib dan kesejahteraan mereka sangat tergantung pada sekolah dan yayasan induknya. Para guru honorer pada umumnya dibayar secara tidak layak dan sangat tidak sebanding dengan profesinya.

Masalah krusial yang juga menjadi bagian dari pendidikan adalah masalah sarana dan prasarana pendidikan yang tidak lebih baik. Besarnya dana pendidikan tidak sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan, sementara birokrasi pendidikan makin ketat dan rumit. Anggaran Pendidikan 20% (APBN dan APBD) yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan UU, semula dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidik, hingga kini ternyata belum dapat diimplementasikan secara seimbang. Keadaan tersebut kemudian membuat kita berpikir, apakah tidak lebih baik jika dilakukan sentralisasi pendidikan di tengan kebijakan otonomi daerah sekarang ini, atau sekurang kurangnya sentralisasi terhadap tenaga pengajar/guru.

Evaluasi
Evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan diamanatkan pada Pasal 57 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi: “(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan”. Oleh karena itu, setiap langkah evaluasi hendaknya didasarkan pada prinsip untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, dengan demikian, setiap evaluasi adalah upaya untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.

Evaluasi yang sangat mendesak untuk dilakukan saat ini adalah: [1] Evaluasi penyelenggaraan UN (harus terus dicari formula terbaik untuk penyelenggaraan UN yang jujur); [2] Evaluasi manajemen pendidikan (dari desentralisasi menuju sentralisasi kembali, untuk menjauhkan pendidikan dari kegiatan politik praktis para elit ekuasaan daerah); [3] Kualitas pendidikan (untuk meningkatkan kualitas pengajaran dari guru kepada murid); [4] Kualitas sarana dan prasarana pendidikan (untuk menunjang pengajaran dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal); dan [5] Peningkatan kesejahteraan pendidik (bagi yang belum menikmati sertifikasi, agar para pendidik tenang dalam bekerja, dan agar mereka lebih dihormati karena tak berkesan kekurangan).

Evaluasi terhadap kelima unsur tersebut sangat penting diprioritaskan, karena kelima unsur tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam pencapaian kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan.*


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000

sonia
Mei 17 2014 , 12:12
Apa kami sia\" blajar selama kami bersekolah dan hanya ditentukam dgn UN , kapan indonesia mau maju kalo pendidikan sj msh seperti ini dan UUD 45 msh pakai UUD belanda blm direvisi apalagi pendidikan di indonesia UN yg smkin kacau dan seharusnya Un ditentukan oleh guru yg melihat proses akademik siswanya bukan melalui UN
putra
April 15 2014 , 08:56
UN..pembodohan masal yg dilakukan kepada bangsa ini...qta tak lagi menciptakan anak bangsa yg prcya kpda kemampuannya v qta menciptakan generasi bangsa yg brlaku curang...survei membuktikan UN dari 270 siswa hnya 2 siswa yg bsa lulus..UN bukan saja jdi beban moral tuk siswa v jg bagi guru2 diskolah...trbukti stiap pelaksana\'an UN guru menjadi tumbal kebijakan UN ini.tdk sdikit guru2 yg mmbantu ank didik nya tuk lulus v guru tu hrus brmslah dngan pihak brwajib...guru selalu menjadi tumbal dunia pendidikan sdangkan pendapatan guru honor hanya 300rb/bulan..bahkan krang..bukan lagi mutu pendidikan yg kita kejar tapi bersaing dngan dunia luar yg qta kejar dngan menghalalkn segala cara...bangsa ini telah kehilangan kepercaya\'an diri nya dengan meracuni generasi muda nya yg disuguhkan UN..yg mengikuti standar inter nasional..
sam ahmadi
Maret 15 2014 , 08:31
politisasi pendidikan banyak terjadi di daerah-terkait dengan pilkada, bupati/walikota menentukan siapa yang harus jadi Kepala sekolah, kepala dinas dan sebagainya sehingga UN yang sejatinya untuk mengukur kualitas anak didik tidak terpenuhi mengingat banyak kepentingan politik di dalamnya
Kosmas Bria
November 17 2013 , 13:32
UN pada prinsipnya baik jika diperhatikan validitas dan reliabelitas soal dan yang paling utama adalah kecurangan (guru kerja soal untuk siswa) ditiadakan. atau kalau memungkinkan dilakukan tes online seperti UKG. sentralisasi pendidikan yes.
Bintang
Oktober 13 2013 , 13:26
Penolakan UN oleh siswa & bnyk trjadinya kecurangan , menunjukkan mental semangat Indonesia yg blum brani mandiri, hidup lbih keras dari UN, jadi UN gx mslh, tapi harus tetap dicari jln terbaik, srta sarana-prasarana hrus matang sehingga tidak mnybbkn LABIL pendidikan sehingga terjadi HARMONISASI kelulusan di Indonesia
hakim
Mei 10 2013 , 13:36
UN jangan diambil pusing. Menurut saya soal un ngak sulit sulit amat. menurut saya ujian nasional itu bagus. tapi jangan dijadikan momok
hakim
Mei 10 2013 , 13:35
UN jangan diambil pusing. Menurut saya soal un ngak sulit sulit amat. menurut saya ujian nasional itu bagus. tapi jangan dijadikan momok
tiar
Mei 4 2013 , 08:22
sentralistik guru yes, UN no, tapi kalo mau UN biarkan siswa milih mapel mana yg dia ingin UN kan sesuai minatnya? lalu skolah maju aja yang ikutan, jgn SMP terbuka ikut juga, sklah senin kamis ikutan juga, mana bisa
nurliana
April 22 2013 , 03:25
ujian nasional merupakan penjajahan bagi siswa di dunia pendidikan kita ini.
ENDAH SARASWATI
April 15 2013 , 05:19
Good
syarif hidayat
April 8 2013 , 05:44
siip
Dewi Sartika
Maret 6 2013 , 02:21
Pada dasarnya tujuan Ujian Nasional itu sangat baik, namun hingga saat ini masih banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Jika demikian, apakah mutu pendidikan itu murni di ukur dengan UN?
SAPARUDIN
Januari 11 2013 , 09:13
sebaiknya keakuratan ujian nasional dalam penyelenggaraannya lebihdiperhatikan pemerintah
Deni Iskandar
November 21 2012 , 01:19
sebuah tes yang baik adalah tes yang mengukur kemampuan siswa dengan sebenar-benarnya dengan berlandaskan kepada 6 prinsip: reliabel, authentic, construct validity, interactive, impact, dan practical
wandi
Agustus 3 2011 , 04:40
ha...ha...ha...
miko
Agustus 2 2011 , 16:29
jangan menyerah pak
Bambang
Agustus 2 2011 , 09:50
KORUPSI tetap OK.