Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie
Kemandirian Inovasi dan Iptek bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh : Oleh Dr. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

Kegiatan Pengawasan DPR Minggu II April 2011

•    Kegiatan Komisi IV dalam melakukan fungsi pengawasan, telah melakukan Raker dengan Pemerintah, yang berkesimpulan: [1] mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia, [2] dijelaskan oleh Pemerintah bahwa terdapat 148 kontainer barang impor (sampai 21 Maret 2011) yang diberitahukan sebagai frozen beef, frozen offal, dan frozen beef+offal yang belum diselesaikan administrasinya sesuai dengan persyaratan perijinan. Komisi meminta Pemerintah untuk dapat menyelesaikannya sesuai kewenangannya dan mempertimbangkan untuk dimusnahkan.

•    Komisi IV dalam RDP dengan Pemerintah, juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan menolak permohonan surat ijin pemasukan hasil perikanan bagi importir yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.17/MEN/2010 tentang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah NKRI. Meminta Kementerian terkait untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang agar melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan-perundangan terhadap importasi ikan illegal dengan mempertimbangkan untuk dimusnahkan. Selanjutnya, juga meminta agar impor hasil perikanan yang berasal dari Jepang, baik secara langsung maupun tidak langsung, bebas dari zat radioaktif berbahaya.

•    Komisi VII dalam Rakernya dengan menteri ESDM dan Menteri Keuangan, melakukan pembahasan penerusan pinjaman/subsidiary loan agreement (SLA) kepada PT. PLN (persero) dan PT. Pertamina (persero) tahun 2011, serta progress SLA untuk PT. PGN (persero) tbk, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. PLN (persero), kepada PT. Geodipa Energi.

•    Komisi VII meminta Pemerintah cq. Menteri Keuangan dan menteri-menteri terkait (Meneg PPN, Kepala Bappenas, Meneg BUMN, Menteri ESDM, dan Kepala BPKP), untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan proyek-proyek yang dibiayai penerusan pinjaman (SLA) dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SLA mulai dari proses pencairan dana hingga pelaksanaan proyek.

•    RDP Komisi VII dengan Kepala BP Migas, dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2010 dan rencana kerja tahun 2011 menyimpulkan antara lain: meminta Pemerintah untuk mencari penyelesaian masalah Azas Cabotage yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebelum tanggal 7 April 2011 melalui prosedur, mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui Perppu. Komisi juga mendorong Kepala BP Migas agar meningkatkan kinerjanya dengan mengutamakan target lifting minyak bumi sebesar 970 ribu barel/hari dan gas bumi sebesar 7769 BBTUD sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam APBN Tahun Anggaran 2011. Komisi VII meminta kepada Kepala BP Migas untuk melakukan optimalisasi, implementasi kontrak Migas dalam usaha pengembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi model kontrak minyak dan gas bumi yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan Migas bagi kepentingan nasional dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, untuk kemudian disampaikan ke Komisi VII paling lambat pada Masa Persidangan IV tahun sidang 2010-2011.

•    Komisi VIII DPR-RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama dengan agenda laporan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010 M. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun1432 H/2011 M, Kementerian Agama diminta untuk: [1] menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ditemukan oleh Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR-RI dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H. [2] memberikan sanksi yang tegas pekada pihak-pihak yang telah melanggar kesepakatan yang sudah ditentukan oleh Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) seperti catering, perumahan, asuransi, transportasi darat, dalam bentuk tidak dilibatkan kembali dalam penyelenggaraan ibadah haji yang akan datang. [3] melakukan upaya untuk meminimalisir jumlah jamaah haji non-kuota segera menyelesaikan klaim asuransi jamaah haji yang belum dibayarkan. [4] pemondokan seluruh jemaah haji tahun 1432/2011 diupayakan 100% dan minimal 80% berada di ring satu. [5] Komisi VIII meminta kementarian agama untuk meninjau kembali seleksi anggota komisi pengawas haji Indonesia (KPHI).

•    Dalam pertemuan konsultasi Komisi VIII dengan BPK-RI, komisi telah meminta BPK-RI untuk mempercepat proses pemeriksaan laporan keuangan haji tahun berjalan sebagai pertimbangan dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan penyelenggaraan ibadah haji kedepan.

•    Komisi IX DPR dalam Raker dan RDP Tim Kusus (Timsus) terhadap penanganan TKI di Arab Saudi dengan Kemenakertrans, Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos, Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Kepala BNP2TKI dan Sesdirjen Imigrasi Kemenhukham, menyimpulkan: [1] Timsus Penanganan TKI DPR-RI tetap mengawasi upaya-upaya yang telah disiapkan Pemerintah dan BNP2TKI dalam melakukan pemulangan TKI overstayers di Arab Saudi, termasuk upaya pemulangan terhadap 2.927 WNI/TKI overstayers yang dilakukan pada 22 April dengan menggunakan kapal laut. [2] timsus mendorong upaya pengetatan terhadap mekanisme pengiriman TKI yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk Ditjen Imigrasi dan Kementerian Agama guna meminimalisasi munculnya TKI illegal melalui penyelahgunaan paspor haji dan umroh untuk bekerja di timur tengah. [3] timsus mendorong pemerintah meningkatkan peran dalam rangka program yang terintegratif secara menyeluruh pada masa purna penempatan dan pengelolaan remitasi TKI. [4] mengingat 83% permasalahan TKI bersumber di dalam negeri, maka timsus meminta pemerintah untuk memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal pengawasan rekrutmen Calon TKI.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000
" content="MARZUKIALIE" > Marzukialie.com - Kegiatan Pengawasan DPR Minggu II April 2011
Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie
Kemandirian Inovasi dan Iptek bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh : Oleh Dr. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

PENGAWASAN

Kegiatan Pengawasan DPR Minggu II April 2011

•    Kegiatan Komisi IV dalam melakukan fungsi pengawasan, telah melakukan Raker dengan Pemerintah, yang berkesimpulan: [1] mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia, [2] dijelaskan oleh Pemerintah bahwa terdapat 148 kontainer barang impor (sampai 21 Maret 2011) yang diberitahukan sebagai frozen beef, frozen offal, dan frozen beef+offal yang belum diselesaikan administrasinya sesuai dengan persyaratan perijinan. Komisi meminta Pemerintah untuk dapat menyelesaikannya sesuai kewenangannya dan mempertimbangkan untuk dimusnahkan.

•    Komisi IV dalam RDP dengan Pemerintah, juga meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan menolak permohonan surat ijin pemasukan hasil perikanan bagi importir yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.17/MEN/2010 tentang Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang masuk ke dalam wilayah NKRI. Meminta Kementerian terkait untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang agar melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan-perundangan terhadap importasi ikan illegal dengan mempertimbangkan untuk dimusnahkan. Selanjutnya, juga meminta agar impor hasil perikanan yang berasal dari Jepang, baik secara langsung maupun tidak langsung, bebas dari zat radioaktif berbahaya.

•    Komisi VII dalam Rakernya dengan menteri ESDM dan Menteri Keuangan, melakukan pembahasan penerusan pinjaman/subsidiary loan agreement (SLA) kepada PT. PLN (persero) dan PT. Pertamina (persero) tahun 2011, serta progress SLA untuk PT. PGN (persero) tbk, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. PLN (persero), kepada PT. Geodipa Energi.

•    Komisi VII meminta Pemerintah cq. Menteri Keuangan dan menteri-menteri terkait (Meneg PPN, Kepala Bappenas, Meneg BUMN, Menteri ESDM, dan Kepala BPKP), untuk meningkatkan koordinasi dalam perencanaan proyek-proyek yang dibiayai penerusan pinjaman (SLA) dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SLA mulai dari proses pencairan dana hingga pelaksanaan proyek.

•    RDP Komisi VII dengan Kepala BP Migas, dengan agenda evaluasi kinerja tahun 2010 dan rencana kerja tahun 2011 menyimpulkan antara lain: meminta Pemerintah untuk mencari penyelesaian masalah Azas Cabotage yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebelum tanggal 7 April 2011 melalui prosedur, mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melalui Perppu. Komisi juga mendorong Kepala BP Migas agar meningkatkan kinerjanya dengan mengutamakan target lifting minyak bumi sebesar 970 ribu barel/hari dan gas bumi sebesar 7769 BBTUD sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam APBN Tahun Anggaran 2011. Komisi VII meminta kepada Kepala BP Migas untuk melakukan optimalisasi, implementasi kontrak Migas dalam usaha pengembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi model kontrak minyak dan gas bumi yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan Migas bagi kepentingan nasional dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif, untuk kemudian disampaikan ke Komisi VII paling lambat pada Masa Persidangan IV tahun sidang 2010-2011.

•    Komisi VIII DPR-RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama dengan agenda laporan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H/2010 M. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun1432 H/2011 M, Kementerian Agama diminta untuk: [1] menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ditemukan oleh Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR-RI dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 H. [2] memberikan sanksi yang tegas pekada pihak-pihak yang telah melanggar kesepakatan yang sudah ditentukan oleh Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) seperti catering, perumahan, asuransi, transportasi darat, dalam bentuk tidak dilibatkan kembali dalam penyelenggaraan ibadah haji yang akan datang. [3] melakukan upaya untuk meminimalisir jumlah jamaah haji non-kuota segera menyelesaikan klaim asuransi jamaah haji yang belum dibayarkan. [4] pemondokan seluruh jemaah haji tahun 1432/2011 diupayakan 100% dan minimal 80% berada di ring satu. [5] Komisi VIII meminta kementarian agama untuk meninjau kembali seleksi anggota komisi pengawas haji Indonesia (KPHI).

•    Dalam pertemuan konsultasi Komisi VIII dengan BPK-RI, komisi telah meminta BPK-RI untuk mempercepat proses pemeriksaan laporan keuangan haji tahun berjalan sebagai pertimbangan dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan penyelenggaraan ibadah haji kedepan.

•    Komisi IX DPR dalam Raker dan RDP Tim Kusus (Timsus) terhadap penanganan TKI di Arab Saudi dengan Kemenakertrans, Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos, Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, Kepala BNP2TKI dan Sesdirjen Imigrasi Kemenhukham, menyimpulkan: [1] Timsus Penanganan TKI DPR-RI tetap mengawasi upaya-upaya yang telah disiapkan Pemerintah dan BNP2TKI dalam melakukan pemulangan TKI overstayers di Arab Saudi, termasuk upaya pemulangan terhadap 2.927 WNI/TKI overstayers yang dilakukan pada 22 April dengan menggunakan kapal laut. [2] timsus mendorong upaya pengetatan terhadap mekanisme pengiriman TKI yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk Ditjen Imigrasi dan Kementerian Agama guna meminimalisasi munculnya TKI illegal melalui penyelahgunaan paspor haji dan umroh untuk bekerja di timur tengah. [3] timsus mendorong pemerintah meningkatkan peran dalam rangka program yang terintegratif secara menyeluruh pada masa purna penempatan dan pengelolaan remitasi TKI. [4] mengingat 83% permasalahan TKI bersumber di dalam negeri, maka timsus meminta pemerintah untuk memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal pengawasan rekrutmen Calon TKI.


KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000