Update: Untuk mendapatkan berita-berita terupdate website marzukialie.com bisa men update melalui twitter kami @marzukialie dan untuk komunikasi langsung dengan Dr. H. Marzuki Alie bisa melalui twitter kami @marzukialie_MA
profile marzuki alie Demokrat

TULISAN

KEDAULATAN DAN KEPEMIMPINAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Oleh : Marzuki Alie Center
INOVASI KREATIF MASYARAKAT INDONESIA
Oleh : Dr. H. Marzuki Alie
Komitmen Antikorupsi Parlemen ASEAN
Oleh : Oleh Dr. H. Marzuki Alie
Kemandirian Inovasi dan Iptek bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh : Oleh Dr. Marzuki Alie

PENCARIAN

ALBUM


DAPATKAN BUKU YANG SUDAH DITANDATANGANI OLEH MARZUKI ALIE untuk palestine Liga Pendidikan Indonesia

LEGISLASI

KEGIATAN DPR-RI AWAL AGUSTUS 2012

Images
Kegiatan DPRpada awal Agustus Masa Reses Masa Persidangan IV 2011-2012, tepatnya sejak Pidato Penutupan tanggal 13 Juli yang lalu. Masa Persidangan I tahun 2012-2013 baru akan dimulai pada 16 Agustus 2012 yang akan datang. Meskipun Masa Reses, pada awal Agustus ini, Dewan tetap fokus pada kegiatan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, utamanya dalam melakukan kunjungan ke daerah (Kunker). Berikut ini ringkasan jadwal acara Masa Sidang I, jadwal pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan kegiatan parliamentary diplomacyoleh DPR minggu ini.

Jadwal Acara Rapat DPR Masa Sidang I
Kebijakan Umum Jadwal Acara Rapat DPR-RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 terdiri dari: Alokasi Waktu Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013dan Karakteristik Kegiatan dalam Masa Sidang.

Alokasi Waktu Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013terdiri dari: [1] Kegiatan Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan 25 Oktober 2012, berjumlah 47 (empat puluh tujuh) hari kerja atau 71 (tujuh puluh satu) hari kalender. [2] Reses Masa Persidangan I akan dimulai tanggal 26Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18November 2012berjumlah 13(tiga belas) hari kerja atau 24(dua puluh empat) hari kalender. Sedangkan Masa Persidangan IITahun Sidang 2012-2013 akan dibuka pada tanggal 19November 2012.

Karakteristik: [1] Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 akandibuka pada Hari Kamis tanggal 16Agustus 2012 dengan agenda: Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 67, dan Rapat Paripurna DPR RI dengan acara: Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 dan Pengantar/Keterangan Presiden atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013beserta Nota Keuangannya.

[2]Pada permulaan Tahun Sidang ini diacarakan Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi dalam Alat-alat Kelengkapan DPR RI(Komisi, Baleg, BURT, BKSAP, Badan Kehormatan, BAMUS, BAKN dan Badan Anggaran).

[3] Tugas Bidang Anggaran adalah: [a] Pasal 15 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang APBN kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya; [b] Membahas RKA-KL Tahun 2013. Sesuai dengan Siklus dan Mekanisme Pembahasan RAPBN  Tahun Anggaran 2013 pada Minggu I sampai dengan Minggu IV September 2012 Komisi-komisi akan melakukan Rapat Kerja dengan pasangan kerjanya masing-masing untuk membahas RKA-KL tersebut.

[4]Tugas Bidang Legislasi adalah: [a] Menyelesaikan pembahasan RUU-RUU yang sedang ditangani AKD; [b] Komisi-komisi/Baleg menyusun RUU usul inisiatif sesuaiprioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2012; dan [c] Kegiatan dalam bidang legislasi lainnya.

[5]Tugas Bidang Pengawasan adalah: [a] Pelaksanaan tugas Tim, yaitu:Tim Pengawas Tindaklanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century;Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; danTim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria; dan [b] Kegiatandalam bidang pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundangan.

[6]Permasalahan lainnya yang mendesak untuk segera ditangani/diselesaikan oleh Alat Kelengkapan Dewan yang terkait, yaitu: Pembahasan Persetujuan Calon Anggota KPPU Masa Jabatan 2011-2016; Pembahasan Pertimbangan Calon Anggota KPHI (Pengganti); Pembahasan Persetujuan Calon Hakim Agung; dan Memberikan pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat.

[7]Sesuai dengan karakteristik rapat pada Masa Persidangan I, maka: [a] Rencana Kegiatan  fungsi Anggaran dan Pengawasan dialokasikan ± 50% dari waktu yang tersedia, sedangkan rencana kegiatan Fungsi Legislasi dialokasikan ± 50% dari waktu yang tersedia; dan [b] Fokus kegiatan per sesi sesuai dengan jadwal, namun demikian masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi
RUU dalam proses pembahasan, ditangani oleh Komisi-Komisi, Panitia Khusus dan Badan Legislasi. Antara lain: [1] Komisi I menangani RUU Industri Pertahanan dan Keamanan, RUU tentang Veteran RI. [2] Komisi II menangani RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Aparatur Sipil Negara. [3] Komisi III menangani RUU tentang Kejaksaan RI dan RUU tentang Mahkamah Agung. [4] Komisi IV menangani RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), RUU tentang Pangan. [5] Komisi V menangani RUU tentang Jalan. [6] Komisi VI menangani RUU tentang Koperasi dan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. [7] Komisi VII menangani RUU tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Nagoya Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), dan RUU tentang Pengesahan Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional). [8] Komisi VIII menangani RUU tentang Jaminan Produk Halal. [9] Komisi X menangani RUU tentang Pendidikan Kedokteran. [10] Komisi XI menangani RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah. [11] Badan Legislasi menangani RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. [12] Pansus menangani RUU tentang Desa, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, RUU tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Organisasi Masyarakat (perubahan UU No. 8 tahun 1985). [3] Badan Anggaran menangani RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011.



KOMENTAR ANDA

Nama Tidak Boleh Kosong

Email Tidak Boleh Kosong

Komentar Tidak Boleh Kosong

Nama :
Email :
Komentar :
Total : 1000